EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN INDONESIA

 

Efektivitas pengelolaan keuangan di Indonesia dapat digambarkan sebagai sebuah proses yang terus membaik dan terkendali, tetapi masih menghadapi tantangan signifikan. Pemerintah telah melakukan berbagai reformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal efisiensi belanja dan manajemen defisit. 

Berikut adalah gambaran detail mengenai efektivitas pengelolaan keuangan di Indonesia:

Aspek Positif (Efektivitas yang Terkendali)

Stabilitas Makroekonomi: Pengelolaan kebijakan fiskal dinilai efektif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil di tengah ketidakpastian global, dengan pertumbuhan PDB sekitar 5% pada tahun 2024 dan 2025.

Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah terus mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan dana digunakan secara bijaksana.

Manajemen Utang yang Hati-hati: Rasio utang terhadap PDB Indonesia relatif terkendali (sekitar 39,8% pada Oktober 2025) dibandingkan banyak negara lain. Pemerintah memandang utang sebagai instrumen strategis untuk pembangunan, bukan hanya beban, dan mengelolanya secara hati-hati.

Opini BPK: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sering mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menandakan adanya kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan. 

Tantangan dan Area Perbaikan

Defisit APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sering mengalami defisit. Hingga September 2025, defisit APBN mencapai Rp 371,5 triliun (1,56% dari PDB). Para ahli mendorong efisiensi dan belanja yang lebih produktif untuk mengatasi ini.

Efisiensi Belanja: Masih terdapat tantangan dalam memastikan efisiensi anggaran di berbagai kementerian/lembaga (K/L). Pemerintah bahkan harus menggeser anggaran dari K/L yang lambat merealisasikan belanjanya ke program prioritas lainnya pada akhir tahun 2025.

Optimalisasi Penerimaan Negara: Tantangan global dan domestik membuat target penerimaan negara di APBN 2025 menjadi berat. Pemerintah perlu menyisir sumber-sumber penerimaan baru dan meningkatkan produktivitas investasi.

Ketergantungan Komoditas: Perekonomian Indonesia masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, yang dapat mempengaruhi stabilitas penerimaan negara. 

Secara ringkas, pengelolaan keuangan Indonesia dinilai cukup efektif dalam menjaga stabilitas di tengah tekanan eksternal dan menjalankan program prioritas, namun upaya peningkatan efisiensi, pengurangan defisit, dan diversifikasi sumber pendapatan tetap menjadi fokus utama pemerintah untuk mencapai target Indonesia Maju 2045.