Persoalan Hukum khususnya yang di arahkan kepada Mantan Presiden Jokowi oleh Prof. Mahfud MD? ~ CATATANKU

Saat ini persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat, namun dalam konteks yang berbeda. Isu ini menjadi "agenda besar" dalam ranah hukum, di mana proses hukum sedang berjalan terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan ijazah palsu tersebut, bukan terhadap keaslian ijazah itu sendiri.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai perkembangan terkini (November 2025):

Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, penghasutan, dan manipulasi dokumen terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.

Salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, serta beberapa orang lainnya seperti Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma.

Pada hari ini, Kamis (13/11/2025), Roy Suryo dan beberapa tersangka lainnya sedang menjalani pemeriksaan perdana di Polda Metro Jaya.

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan sah.

Jokowi menduga bahwa isu ini sengaja dimunculkan kembali sebagai bagian dari "agenda politik besar" untuk mendiskreditkan dirinya dan keluarganya pasca lengser dari jabatan presiden.

Jadi, agenda besar saat ini lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap para penuding dan upaya untuk membersihkan nama baik mantan Presiden Jokowi dari tuduhan yang dianggap tidak berdasar oleh pihak berwenang dan institusi terkait (UGM dan Polda Metro Jaya).

Persoalan Hukum khususnya yang di arahkan kepada Mantan Presiden Jokowi oleh Prof. Mahfud MD?

Prof. Mahfud MD, sebagai pakar hukum tata negara dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di era Jokowi, telah menyoroti beberapa persoalan hukum yang diarahkan atau terkait dengan mantan Presiden Jokowi.

Fokus kritik dan pandangan hukum Mahfud MD terutama berkaitan dengan dua hal utama:

1. Polemik Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Mahfud MD beberapa kali angkat bicara mengenai isu keaslian ijazah Jokowi yang sempat menjadi polemik hukum dan politik.

Pembuktian Harus Lewat Pengadilan: Mahfud MD menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang berwenang menyatakan ijazah tersebut asli atau palsu secara hukum adalah hakim di pengadilan, bukan polisi atau pihak lain di luar pengadilan.

Implikasi Pidana, Bukan Ketatanegaraan:

Menurut Mahfud, seandainya ijazah tersebut terbukti palsu di pengadilan, Jokowi bisa dijerat pidana (pasal pemalsuan dokumen). Namun, hal itu tidak akan membatalkan keabsahan seluruh keputusan atau kebijakan yang telah dikeluarkan selama menjabat sebagai Presiden, karena keputusan tersebut sah secara hukum tata negara pada saat diterbitkan.

Kritik Proses Hukum Roy Suryo:

Mahfud mengkritisi proses hukum terhadap Roy Suryo (yang menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah), dengan menyatakan bahwa kasus tersebut berpotensi kacau atau ditolak hakim jika keaslian ijazah Jokowi sendiri belum dibuktikan di pengadilan lain terlebih dahulu.

2. Penegakan Hukum dan Political Will

Di luar isu ijazah, Mahfud MD secara umum mengkritik lemahnya penegakan hukum di Indonesia era Jokowi, terutama di masa-masa akhir jabatannya.

Political Will yang Kurang:

Mahfud menilai bahwa Jokowi kurang memiliki political will (kemauan politik) yang kuat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ia merasa, meskipun niat awalnya baik, komitmen dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan hukum seringkali lemah.

Skor Hukum yang Anjlok:

Mahfud menyebutkan bahwa skor penegakan hukum di era Jokowi anjlok, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai bermasalah secara etika terkait batas usia capres-cawapres (yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka).

Kritik Proyek IKN dan Kereta Cepat:

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD melontarkan kritik tajam terhadap beberapa proyek peninggalan Jokowi, seperti Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dinilai berpotensi mengandung pelanggaran hukum, mark-up biaya, dan pemborosan APBN. Ia mendesak adanya audit menyeluruh.

Secara umum, pandangan Mahfud MD terhadap persoalan hukum yang mengarah pada Jokowi adalah bahwa ada celah hukum yang terbuka untuk ditindaklanjuti, terutama jika ada konfigurasi politik yang mendukung setelah Jokowi purnajabat, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

Persoalan Hukum khususnya yang di arahkan kepada Mantan Presiden Jokowi oleh Susno Duadji?

Menurut mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, persoalan hukum utama yang ia soroti terkait mantan Presiden Jokowi berpusat pada polemik dugaan ijazah palsu dan prosedur penegakan hukumnya.

Berikut adalah poin-poin utama pandangan Susno Duadji:

Keaslian Ijazah Harus Dibuktikan di Pengadilan, Bukan oleh Polisi:

Susno Duadji menegaskan bahwa pihak kepolisian (Penyidik Polri) tidak memiliki kewenangan absolut untuk menyatakan ijazah Jokowi asli atau sah. Menurutnya, keaslian suatu dokumen seperti ijazah harus diputuskan melalui putusan hakim di pengadilan.

Pentingnya Kebenaran Materil dan Prosedural:

Susno menekankan bahwa penyelidikan tidak cukup hanya memastikan keaslian dokumen secara fisik (formal), tetapi juga harus membuktikan kebenaran materil dan prosedur penerbitannya, seperti bukti pendaftaran, pembayaran kuliah, hasil ujian, dan skripsi. Ia mempertanyakan apakah proses penerbitan ijazah tersebut dilakukan secara sah sesuai prosedur akademik.

Kasus Saling Berkaitan:

Susno menjelaskan bahwa laporan dugaan ijazah palsu berkaitan erat dengan laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh pihak Jokowi terhadap pengkritik (seperti Roy Suryo). Ia berpendapat bahwa pembuktian keaslian ijazah adalah dasar untuk menentukan apakah terjadi pencemaran nama baik atau tidak.

Kritik Terhadap Penetapan Tersangka Pengkritik:

Susno menyoroti penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan pihak lain dalam kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah. Ia mengemukakan bahwa langkah hukum mereka (praperadilan) adalah hak yang sah, dan proses penetapan tersangka tersebut bisa cacat hukum jika keaslian ijazah itu sendiri belum tuntas dibuktikan di ranah peradilan.

Saksi Kunci adalah UGM dan Orang Terkait:

Susno percaya bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), adalah saksi pokok yang kredibel. Selain itu, saksi orang seperti dosen, tenaga administrasi, dan teman kuliah juga diperlukan untuk pembuktian.

Secara ringkas, bagi Susno Duadji, persoalan hukum Jokowi terletak pada belum adanya putusan pengadilan yang inkrah mengenai keaslian ijazah, dan adanya kejanggalan dalam prosedur penegakan hukum terkait kasus-kasus yang melingkupinya.

REKAM JEJAK KEJAHATAN JOKOWI

IZIN BANDARA YANG DILANGGAR

https://youtube.com/shorts/9yGc23Cuc5c?si=9C1heLTEdmnPjjWG

IZIN PASIR KWARSA YANG DILANGGAR

https://youtube.com/shorts/X6fWWRW6Lh8?si=nKAT4qLhGwVbtNf5

SULAWESI TENGAH HANCUR

https://youtube.com/shorts/j6a4mEJgAes?si=r4NWyEYWhbGrgKAb

BERANTAS PERTAMBANGAN PT IMIP

https://youtube.com/shorts/lzkr-C5tuLo?si=gzXU5otZIKILkX7E

JOKOWI MAU MEMUNGKIRI TAPI...

https://youtube.com/shorts/Pp_v2KM6vHo?si=hfWeVyKQlkprhpr4

INDONESIA HANCUR DIPIMPIN ORANG BERKEPENTINGAN