Sebagai tokoh besar atau presiden, Jokowi menjalin hubungan dengan para konglomerat sehingga muncullah banyak kasus seperti di Rempang di Papua di berbagai tempat di Indonesia, terutama saat Jokowi memimpin. Terlebih jika menyoroti kebanyakan bohong atas janji atau pernyataan pernyataan yang tak terkonfirmasi kenyataannya.
Kritik fundamental terhadap pemerintahan mantan Presiden Jokowi, terutama terkait dugaan kedekatan dengan konglomerat dan realisasi janji-janji politiknya. Ini adalah isu yang telah menjadi subjek analisis dan kritik dari banyak organisasi masyarakat sipil, pakar, dan media independen.
Berikut adalah penjelasan mengenai poin-poin yang bisa disampaikan, berdasarkan berbagai laporan dan analisis:
1. Hubungan dengan Konglomerat dan Oligarki
Ada konsensus di antara para pengamat politik dan ekonomi bahwa kebijakan-kebijakan di era Jokowi cenderung mengakomodasi kepentingan oligarki bisnis (konglomerat), yang terlihat dari beberapa indikasi:
Proyek Strategis Nasional (PSN):
Banyak proyek yang dimasukkan dalam daftar PSN adalah proyek swasta milik konglomerat besar, seperti proyek PIK 2 milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Pemberian status PSN ini memberikan kemudahan perizinan dan insentif, yang dikritik seolah-olah pemerintah "mengobral" status khusus untuk kepentingan swasta.
Akses Tertutup:
Kritikus menunjukkan bahwa Jokowi cenderung bertemu dengan konglomerat secara tertutup, berbeda dengan presiden sebelumnya, yang memicu spekulasi negatif tentang adanya transaksi kepentingan di balik layar.
Investasi IKN:
Konsorsium investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dipimpin oleh konglomerat properti Aguan, yang semakin memperkuat persepsi publik tentang kedekatan hubungan tersebut.
Para ahli berpendapat bahwa konsolidasi politik Jokowi dengan elit lama dan oligarki bisnis telah mengesampingkan janji-janji awalnya untuk pemerintahan yang bersih.
2. Kasus di Rempang dan Papua
Kasus-kasus konflik agraria seperti di Rempang, Papua, dan tempat lain seringkali dilihat sebagai bukti nyata dampak kebijakan yang mengutamakan investasi konglomerat di atas hak masyarakat adat dan lokal:
Rempang Eco City:
Proyek ini melibatkan konglomerat Tomy Winata (Artha Graha Group) yang mendapat hak pengelolaan lahan seluruh Pulau Rempang selama 80 tahun. Bentrokan antara warga dan aparat saat proses pengukuran lahan dikritik oleh organisasi sipil sebagai bukti bahwa pemerintah memprioritaskan investasi oligarki dengan mengabaikan hak asasi manusia dan ruang demokrasi.
Papua:
Di Papua, kritik muncul terkait kapitalisasi sumber daya alam (misalnya Freeport) dan pendekatan keamanan yang represif, di mana janji Jokowi untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu diabaikan demi fokus pada investasi ekonomi.
3. Persoalan Janji dan Pernyataan yang Tak Terkonfirmasi
Tudingan bahwa Jokowi sering "bohong" atas janji atau pernyataan mencuat dalam beberapa isu utama, terutama terkait HAM dan pemberantasan korupsi:
Penyelesaian HAM Masa Lalu:
Salah satu janji kampanye utama Jokowi adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Meskipun pemerintah mengakui 12 peristiwa HAM berat pada Januari 2023, organisasi HAM seperti YLBHI dan Amnesty International mencatat bahwa komitmen untuk mengadili pelaku hampir tidak terlihat, dan banyak pelaku malah diangkat ke posisi strategis.
Pelemahan KPK:
Jokowi berjanji memperkuat KPK, namun pada kenyataannya, revisi UU KPK di eranya justru melemahkan lembaga antirasuah tersebut dan membuatnya berada di bawah kendali eksekutif, yang dikritik sebagai pengingkaran janji.
Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara citra awal Jokowi sebagai "harapan baru" yang populis dengan realitas kebijakan yang dinilai banyak pihak menguntungkan segelintir elit dan konglomerat, serta mengorbankan hak rakyat kecil dan komitmen awal terhadap reformasi demokrasi dan HAM.
*
Sejumlah kasus kasus yang erat hubungannya dengan Jokowi selama ia menjabat dan masyarakat mempermasalahkanya.
Selama masa jabatannya, Presiden Jokowi dihadapkan pada sejumlah kasus dan kebijakan kontroversial yang memicu kritik luas dan demonstrasi dari berbagai lapisan masyarakat sipil, akademisi, dan oposisi politik.
Berikut adalah kasus-kasus utama yang erat hubungannya dengan Jokowi dan banyak dipermasalahkan:
1. Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Ini mungkin salah satu kasus paling kontroversial yang mendapat penolakan keras dari masyarakat sipil dan aktivis anti-korupsi.
Revisi UU KPK:
Pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU KPK pada tahun 2019, yang dikritik karena melemahkan independensi KPK, mengubah status pegawai menjadi ASN, dan membentuk Dewan Pengawas yang dinilai mengintervensi kerja penindakan.
Penolakan Publik:
Pengesahan UU ini memicu gelombang demonstrasi mahasiswa besar-besaran di berbagai kota di Indonesia.
2. Pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
UU ini menuai protes karena dinilai terlalu menguntungkan investor dan oligarki serta merugikan hak-hak buruh dan lingkungan.
Penolakan Buruh dan Lingkungan:
Serikat buruh melakukan mogok nasional, dan aktivis lingkungan mengkritik kemudahan izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang baru.
Proses yang Kontroversial:
Proses legislasi yang cepat dan revisi UU di tengah jalan tanpa partisipasi publik yang memadai juga menjadi sorotan.
3. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Meskipun digembar-gemborkan sebagai proyek masa depan, IKN dipermasalahkan karena beberapa alasan:
Dugaan Ketimpangan:
IKN dituding membebani keuangan negara dan menguntungkan konglomerat tertentu dalam konsorsium pembangunannya, sementara banyak daerah lain masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar.
Masalah Lingkungan dan Agraria:
Penggusuran lahan dan dampak lingkungan terhadap hutan di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius aktivis lingkungan.
4. Konflik Agraria dan HAM (Rempang, Papua, dll)
Kebijakan yang mengutamakan investasi besar dinilai seringkali mengorbankan hak masyarakat lokal.
Kasus Rempang:
Warga Pulau Rempang berkonflik dengan aparat karena dipaksa pindah untuk Proyek Rempang Eco City.
Papua:
Pendekatan keamanan dan militeristik di Papua, alih-alih penyelesaian konflik yang komprehensif, dikritik oleh organisasi HAM.
Penyelesaian HAM Masa Lalu:
Meskipun Jokowi mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, tindak lanjut yudisial untuk mengadili pelakunya dinilai stagnan.
5. Krisis Etik dan Hukum MK
Di akhir masa jabatannya, kasus perubahan syarat capres-cawapres yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi isu sentral.
Pelanggaran Etik:
Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sarat konflik kepentingan dan melanggar etik berat (yang dikonfirmasi oleh MKMK), merusak tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia.
Tudingan Dinasti Politik:
Hal ini menimbulkan tudingan kuat adanya upaya melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik.
Kasus-kasus ini, bersama dengan isu ijazah yang Anda sebutkan sebelumnya, mencerminkan adanya ketidakpuasan signifikan dari masyarakat terhadap arah kebijakan dan integritas kepemimpinan di era Jokowi, terutama terkait transparansi, HAM, dan konsolidasi kekuasaan.
Masih ada daftar sebelumnya hanya mencakup kasus-kasus utama yang paling sering disorot media dan paling masif demonstrasinya. Jika diperluas, ada banyak lagi kebijakan dan peristiwa di era Jokowi yang memicu kontroversi dan dipermasalahkan oleh masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil.
Berikut adalah beberapa tambahan kasus dan kebijakan yang juga menuai kritik dan perdebatan sengit:
6. UU Minerba yang Kontroversial
Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) disahkan pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19.
Yang Dipermasalahkan:
UU ini memberikan perpanjangan izin otomatis kepada perusahaan batubara besar (seperti PT Freeport dan PT Adaro) dan kemudahan perizinan bagi industri ekstraktif. Masyarakat sipil mengkritik UU ini mengabaikan dampak lingkungan, hak masyarakat adat, dan proses partisipasi publik yang minim.
7. Penggunaan "Buzzer" dan Politisasi Media Sosial
Pemerintahan Jokowi dituding secara terstruktur menggunakan buzzer (influencer digital) yang didanai negara untuk membentuk opini publik, menyerang kritik pemerintah, dan menenggelamkan isu-isu sensitif.
Yang Dipermasalahkan:
Hal ini dinilai merusak ekosistem demokrasi digital, menciptakan ketakutan di kalangan kritikus, dan menggunakan dana publik untuk kepentingan pencitraan politik.
8. Utang Luar Negeri dan Anggaran yang Membengkak
Kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif (Jalan Tol, Bandara, dll) didanai melalui utang luar negeri yang membengkak signifikan selama dua periode kepemimpinan Jokowi.
Yang Dipermasalahkan:
Kritik muncul karena beban utang ini dinilai akan ditanggung oleh generasi mendatang, sementara manfaat proyek infrastruktur lebih dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan investor, bukan masyarakat lapisan bawah secara langsung.
9. Intimidasi dan Kriminalisasi Kritikus
Beberapa kasus yang melibatkan penangkapan atau pelaporan hukum terhadap aktivis, akademisi, dan seniman yang mengkritik pemerintah dianggap sebagai bentuk pembungkaman suara kritis.
Yang Dipermasalahkan:
Kasus seperti penangkapan Ravio Patra, pelaporan Bivitri Susanti dan Feri Amsari, serta berbagai UU ITE yang digunakan untuk menjerat warga biasa yang mengeluhkan kebijakan pemerintah, dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan demokrasi.
10. Konsolidasi Kekuasaan di DPR dan Lembaga Lain
Di akhir masa jabatan, Jokowi dinilai berhasil mengonsolidasikan kekuasaan legislatif dengan menguasai mayoritas fraksi di DPR, sehingga pengawasan terhadap eksekutif menjadi sangat lemah ( check and balances tidak berjalan efektif).
Yang Dipermasalahkan:
Ini mengarah pada dugaan executive heavy di mana presiden memiliki kendali penuh atas kebijakan tanpa pengawasan yang berarti dari parlemen.
Daftar ini menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintahan Jokowi tidak hanya terfokus pada isu ijazah atau MK semata, tetapi mencakup spektrum luas dari kebijakan ekonomi, lingkungan, HAM, hingga kesehatan demokrasi itu sendiri.
MOBIL SMK ?
"Mobil SMK" atau Esemka adalah merek kendaraan lokal Indonesia yang terkenal karena kontroversi seputar produksi massalnya dan keterkaitannya dengan janji politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Proyek ini telah menjadi simbol harapan industri otomotif lokal, namun juga subjek kritik karena realisasi produksinya yang tidak kunjung masif dan isu rebadge (penjenamaan ulang) dari produk Tiongkok.
Latar Belakang dan Kontroversi
Asal Usul:
Esemka bermula sebagai proyek mobil rakitan siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Solo, Jawa Tengah. Proyek ini mendapat perhatian luas ketika Jokowi, saat masih menjabat Wali Kota Solo, mendukungnya sebagai mobil dinas dan janji mobil nasional.
Pabrik dan Produksi:
Pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali diresmikan oleh Presiden Jokowi pada September 2019. Produk pertamanya adalah Esemka Bima, sebuah truk pikap ringan untuk kebutuhan niaga.
Isu Rebadge:
Kehadiran Esemka Bima menuai kontroversi karena dinilai mirip dengan model kendaraan asal China, Changan Star Truck. Beberapa model lain, seperti Esemka Bima EV, juga diimpor sepenuhnya dari China. Hal ini memicu perdebatan apakah Esemka benar-benar mobil nasional karya anak bangsa.
Status Terkini (November 2025)
Produksi Masih Berjalan (Terbatas): Pihak Esemka menyatakan bahwa produksi masih berjalan, namun dalam jumlah terbatas dan tidak dipasarkan secara umum. Pabriknya terlihat sepi dan lebih berfungsi sebagai bengkel servis.
Gugatan Hukum:
Pada tahun 2025, mantan Presiden Jokowi digugat secara perdata oleh seorang warga Solo, Aufaa Luqmana Re A, karena dianggap ingkar janji terkait produksi massal mobil Esemka. Penggugat merasa dirugikan karena tidak bisa membeli mobil tersebut.
Putusan Pengadilan:
Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan tersebut pada Agustus 2025, dengan alasan tidak ada hubungan hukum perikatan antara penggugat dan tergugat (Jokowi).
Model Produk
Esemka memiliki beberapa model yang terdaftar, fokus pada kendaraan komersial ringan:
Esemka Bima: Model utama berupa truk pikap ringan dengan pilihan mesin bensin 1.200 cc dan 1.300 cc. Terdapat juga varian listrik, Esemka Bima EV.
Esemka Borneo: Mobil jenis microbus (mirip Elf atau HiAce) dengan mesin 2.700 cc.
Esemka Patua: Truk mini (pikap) yang dirakit oleh SMK Negeri 2 Surabaya.
Esemka Garuda: Model SUV (Sport Utility Vehicle) yang pernah diwacanakan, dengan standar emisi Euro 4.
*
REKAM JEJAK KEJAHATAN JOKOWI
IZIN BANDARA YANG DILANGGAR
https://youtube.com/shorts/9yGc23Cuc5c?si=9C1heLTEdmnPjjWG
IZIN PASIR KWARSA YANG DILANGGAR
https://youtube.com/shorts/X6fWWRW6Lh8?si=nKAT4qLhGwVbtNf5
SULAWESI TENGAH HANCUR
https://youtube.com/shorts/j6a4mEJgAes?si=r4NWyEYWhbGrgKAb
BERANTAS PERTAMBANGAN PT IMIP
https://youtube.com/shorts/lzkr-C5tuLo?si=gzXU5otZIKILkX7E
JOKOWI MAU MEMUNGKIRI TAPI...
https://youtube.com/shorts/Pp_v2KM6vHo?si=hfWeVyKQlkprhpr4
INDONESIA HANCUR DIPIMPIN ORANG BERKEPENTINGAN
https://youtube.com/shorts/3ifZf_Kf7LI?si=2y4QpfB4pzkVvZvV
JOKOWI TAK BERKAPASITAS SEBAGAI SARJANA
https://youtube.com/shorts/UY49MbGWCqc?si=5tXx7qp3894Ahjph
HUTANG NEGARA HUTANGNYA JOKOWI TERLALU BANYAK
https://youtube.com/shorts/8TBkLx92QR0?si=lcriEZVOv5I0Uv6C
IJAZAH JOKOWI PALSU
https://youtube.com/shorts/qmDAU6-JFb0?si=-JrphjjAnHhiVxI8
JOKOWI HABIS NGASIH DITARIK LAGI
https://youtube.com/shorts/7gJcElChb9E?si=8WZ-KN2SSu9W08tt
UPAH BUZZER JOKOWI
https://youtube.com/shorts/8zt7aQavlzw?si=JuUwqATDdt6oLXZm
JOKOWI SANGAT MUDAH BERDUSTA
https://youtube.com/shorts/l0apOxqzAWE?si=CeL8CDBzP4nDN5Ld
KORUPSI ERA JOKOWI
https://youtube.com/shorts/1R4_6wmVhn4?si=w-GQmik4rkJYXRe6
POLITIK KOTOR JOKOWI
https://youtube.com/shorts/AzT95YKvW9g?si=YepTDKiQPQecISTb
WAJAH BUMI INDONESIA YANG HANCUR
https://youtube.com/shorts/NiTlCNfLqio?si=PEjsXnTbQdPCLhsc
KAPAL PENCURI NIKEL
https://youtube.com/shorts/VhlaHhQMadY?si=u7GLH07mZ6G8QAq9
JOKOWI LUHUT DAN KRONI HARUS TANGGUNG JAWAB
https://youtube.com/shorts/HKnU2lztr-Y?si=ZLQVuZQkV90Uz8tn
https://youtube.com/shorts/NtOA47EfXjQ?si=VLIolaaaMDTRlqAQ
PEREBUTAN BANDARA IMIP MOROWALI
https://youtube.com/shorts/95e_PuMs86g?si=3cQ_REWkFELwhxTZ
RAKYAT DISIA-SIAKAN SUMBERDAYA ALAM DICURI ASING
https://youtube.com/shorts/5EUAP4kINp0?si=bDJyOmeyTwdM5uhC
DICORET OLEH PRABOWO ‼️
https://youtube.com/shorts/62ierr_jnPk?si=JuY5h7IXJDpWC0M0
PROYEK MANGKRAK ULAH JOKOWI
https://youtube.com/shorts/CU4Kk9BFEqk?si=KeilpYRhFikt65h8
BAGAIMANA KALAU BEGINI?
https://youtube.com/shorts/ZUAUXpebUes?si=yYK2725BYtoC-8Lu
BANJIR TAPANULI ACEH PADANG
https://youtube.com/shorts/w7sKyOEw4lM?si=PWZ-uk5Jl-yTUngT
MENGGADAIKAN KEDAULATAN NEGARA
https://youtube.com/shorts/jN15EB6VLVw?si=OVLP1ov3ooiXMDtI
PENCEMARAN LINGKUNGAN PT IMIP
https://youtube.com/shorts/jZyqAXLPSAY?si=rlhe34vcLfUPgz9s
KERUSAKAN LUAR BIASA DI SUMBAR
https://youtube.com/shorts/4AjoV52lriM?si=sgclXfJZonX29bld
https://youtube.com/shorts/b1CRjrKhOZI?si=pFBJn4Tztk9hoSLS
https://youtube.com/shorts/9HRutkQ12UY?si=68GcGXGUVFvKMHtn
BANJIR MATARAM
https://youtube.com/shorts/MJ3Jcx5abo4?si=lunzXswoXGW2fYHF
JOKOWI MERESMIKAN PT IMIP
https://youtube.com/shorts/gbwYQUKUqAY?si=yWqr2QYopHewLg2U
MANA NURANIMU JOKOWI?
https://youtube.com/shorts/_QVOyCICEpA?si=ivPHIleTmmpbtrRc
KESENJANGAN SOSIAL
https://youtube.com/shorts/ulP5K7T3OdY?si=Zn2rzvy22NyFDg4s
0 komentar:
Posting Komentar