Rabu, 26 November 2025

Istilah Laporan Pembuatan Kegaduhan Dalam Laporan Polisi Oleh Pihak Jokowi

 


KEGADUHAN

Kegaduhan adalah kondisi timbulnya suara keras, keributan, atau perselisihan yang mengganggu ketenteraman. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti perdebatan, perbedaan pendapat, atau perbuatan yang disengaja, dan dapat memiliki konsekuensi hukum seperti pidana atau perdata. 

Arti kegaduhan

Keributan: Suara yang sangat keras dan mengganggu ketenteraman.

Perselisihan: Pertengkaran atau percekcokan yang terjadi antar individu atau kelompok.

Gangguan ketenteraman: Kondisi di mana ketenangan umum terganggu, seperti saat ada kebisingan di malam hari atau dekat tempat ibadah dan pengadilan. 

Contoh kejadian

Pemilu: Terjadi kegaduhan akibat perbedaan hasil penghitungan suara antara formulir C1 dan data Sirekap.

Persidangan: Timbul kegaduhan dalam sidang pengadilan yang mengganggu jalannya persidangan. 

Konsekuensi hukum

Pidana: Membuat kegaduhan dapat dikenakan sanksi pidana, seperti tercantum dalam Pasal 265 UU 1/2023 tentang membuat keributan di malam hari atau dekat tempat ibadah dan pengadilan.

Perdata: Orang yang menyebabkan kegaduhan juga dapat dituntut ganti rugi secara perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata jika menimbulkan kerugian bagi orang lain. 

*

Kegaduhan Yang Di buat Oleh Presiden Jokowi selama menjabat

Selama masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan pada sejumlah isu, kebijakan, dan peristiwa politik yang menimbulkan sorotan, kritik, dan "kegaduhan" atau kontroversi di ruang publik. Isu-isu tersebut seringkali berkaitan dengan kekuasaan, demokrasi, penegakan hukum, dan kebijakan ekonomi. 

Beberapa isu utama yang menimbulkan kegaduhan antara lain:

Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): 

Pengesahan revisi UU KPK pada tahun 2019 menuai kritik luas dari masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa. Kebijakan ini dinilai melemahkan independensi dan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi, yang memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran.

Isu Masa Jabatan Tiga Periode: 

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, baik melalui amendemen UUD 1945 maupun penundaan pemilu, sempat beberapa kali muncul dan menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi. Jokowi sendiri secara terbuka meminta agar isu ini tidak membuat kegaduhan baru.

Dugaan Politik Dinasti: 

Majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial, memicu kritik tajam mengenai etika politik dan potensi dinasti politik. Putusan MK tersebut dinilai cacat etika dan merusak tatanan demokrasi.

Perseteruan KPK dan Polri (Cicak vs. Buaya): 

Ketegangan antara KPK dan Polri beberapa kali terjadi, terutama pada kasus penetapan tersangka Kepala Polri saat itu, Budi Gunawan, oleh KPK. Situasi ini menimbulkan kegaduhan politik dan ketidakpastian hukum di awal masa jabatan Jokowi.

Kebijakan Kontroversial di Akhir Jabatan: 

Menjelang akhir masa jabatannya, beberapa kebijakan seperti UU Ibu Kota Nusantara (IKN), UU Cipta Kerja (Omnibus Law), kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kenaikan Uang Kulat Tunggal (UKT) di perguruan tinggi, menuai kritik karena dianggap membebani masyarakat dan berpotensi memengaruhi pemerintahan selanjutnya.

Respons Terhadap Kritik dan Gerakan Masyarakat: 

Sejumlah kritik dari akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil terhadap berbagai kebijakan dan dugaan pelanggaran etika seringkali dianggap tidak direspons secara memuaskan oleh pemerintah, yang menimbulkan anggapan bahwa pemerintahan Jokowi semakin antikritik di akhir masa jabatannya. 

"Kegaduhan" yang muncul selama era Jokowi lebih banyak bersifat politis dan terkait dengan isu-isu kebijakan fundamental yang dianggap mengancam agenda reformasi dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. 

*

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, sumber utama "kegaduhan" atau kekacauan politik selama masa jabatan Presiden Jokowi berasal dari Jokowi sendiri dan kebijakan-kebijakannya, bukan dari pihak pengkritik. 

Rocky Gerung menuding bahwa kegaduhan tersebut muncul karena berbagai tindakan dan kebijakan Jokowi yang dianggap mengganggu tatanan demokrasi dan menimbulkan ketidakpastian publik. Beberapa poin utama kritikannya meliputi:

Masalah Ijazah Palsu: 

Rocky Gerung mengklaim bahwa polemik berkepanjangan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi selama dua tahun telah menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat, dan menyarankan agar hal ini dilaporkan untuk diselesaikan secara hukum.

Dugaan Dinasti Politik: 

Rocky sering menyinggung upaya Jokowi untuk membangun dinasti politik, terutama terkait majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ia menganggap hal ini sebagai bagian dari "kegelisahan" Jokowi untuk mengamankan legasinya di akhir masa jabatannya.

Respons Terhadap Kritik: 

Rocky berpendapat bahwa Jokowi dan aparaturnya seringkali bereaksi berlebihan terhadap kritik yang sah, yang justru memperbesar kegaduhan. Ia menegaskan bahwa kritiknya ditujukan pada fungsi jabatan publik, bukan pribadi Jokowi.

Kebijakan Kontroversial: 

Rocky Gerung mengaitkan kegaduhan dengan kebijakan-kebijakan seperti Omnibus Law (UU Cipta Kerja) dan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dianggap tidak memikirkan kepentingan buruh dan rakyat secara keseluruhan.

Kehilangan "Pulung": 

Dalam analisisnya yang lebih baru setelah Jokowi purnajabat, Rocky Gerung menyindir bahwa Jokowi telah kehilangan "pulung" atau kemampuan membaca tanda alam bahwa kekuasaannya telah berakhir, dan terus mencari pembenaran atas proyek-proyek yang ia cetuskan, seperti proyek Whoosh, yang menurutnya bermasalah secara utang. 

Secara ringkas, bagi Rocky Gerung, kegaduhan yang terjadi adalah cerminan dari inkonsistensi, dugaan pelanggaran etika, dan upaya Jokowi untuk mempertahankan pengaruh politiknya di luar batas konstitusi, yang justru menciptakan ketidakstabilan dan kekacauan di ruang publik. 

*


REKAM JEJAK KEJAHATAN JOKOWI 

IZIN BANDARA YANG DILANGGAR

https://youtube.com/shorts/9yGc23Cuc5c?si=9C1heLTEdmnPjjWG

IZIN PASIR KWARSA YANG DILANGGAR

https://youtube.com/shorts/X6fWWRW6Lh8?si=nKAT4qLhGwVbtNf5

SULAWESI TENGAH HANCUR

https://youtube.com/shorts/j6a4mEJgAes?si=r4NWyEYWhbGrgKAb

BERANTAS PERTAMBANGAN PT IMIP 

https://youtube.com/shorts/lzkr-C5tuLo?si=gzXU5otZIKILkX7E

JOKOWI MAU MEMUNGKIRI TAPI...

https://youtube.com/shorts/Pp_v2KM6vHo?si=hfWeVyKQlkprhpr4

INDONESIA HANCUR DIPIMPIN ORANG BERKEPENTINGAN 

https://youtube.com/shorts/3ifZf_Kf7LI?si=2y4QpfB4pzkVvZvV

JOKOWI TAK BERKAPASITAS SEBAGAI SARJANA

https://youtube.com/shorts/UY49MbGWCqc?si=5tXx7qp3894Ahjph

HUTANG NEGARA HUTANGNYA JOKOWI TERLALU BANYAK 

https://youtube.com/shorts/8TBkLx92QR0?si=lcriEZVOv5I0Uv6C

IJAZAH JOKOWI PALSU 

https://youtube.com/shorts/qmDAU6-JFb0?si=-JrphjjAnHhiVxI8

JOKOWI HABIS NGASIH DITARIK LAGI

https://youtube.com/shorts/7gJcElChb9E?si=8WZ-KN2SSu9W08tt

UPAH BUZZER JOKOWI

https://youtube.com/shorts/8zt7aQavlzw?si=JuUwqATDdt6oLXZm

JOKOWI SANGAT MUDAH BERDUSTA

https://youtube.com/shorts/l0apOxqzAWE?si=CeL8CDBzP4nDN5Ld

KORUPSI ERA JOKOWI

https://youtube.com/shorts/1R4_6wmVhn4?si=w-GQmik4rkJYXRe6

POLITIK KOTOR JOKOWI

https://youtube.com/shorts/AzT95YKvW9g?si=YepTDKiQPQecISTb

WAJAH BUMI INDONESIA YANG HANCUR 

https://youtube.com/shorts/NiTlCNfLqio?si=PEjsXnTbQdPCLhsc

KAPAL PENCURI NIKEL

https://youtube.com/shorts/VhlaHhQMadY?si=u7GLH07mZ6G8QAq9

JOKOWI LUHUT DAN KRONI HARUS TANGGUNG JAWAB 

https://youtube.com/shorts/HKnU2lztr-Y?si=ZLQVuZQkV90Uz8tn

https://youtube.com/shorts/NtOA47EfXjQ?si=VLIolaaaMDTRlqAQ

PEREBUTAN BANDARA IMIP MOROWALI 

https://youtube.com/shorts/95e_PuMs86g?si=3cQ_REWkFELwhxTZ

RAKYAT DISIA-SIAKAN SUMBERDAYA ALAM DICURI ASING 

https://youtube.com/shorts/5EUAP4kINp0?si=bDJyOmeyTwdM5uhC

DICORET OLEH PRABOWO ‼️ 

https://youtube.com/shorts/62ierr_jnPk?si=JuY5h7IXJDpWC0M0

PROYEK MANGKRAK ULAH JOKOWI 

https://youtube.com/shorts/CU4Kk9BFEqk?si=KeilpYRhFikt65h8

BAGAIMANA KALAU BEGINI?

https://youtube.com/shorts/ZUAUXpebUes?si=yYK2725BYtoC-8Lu

BANJIR TAPANULI ACEH PADANG

https://youtube.com/shorts/w7sKyOEw4lM?si=PWZ-uk5Jl-yTUngT

MENGGADAIKAN KEDAULATAN NEGARA

https://youtube.com/shorts/jN15EB6VLVw?si=OVLP1ov3ooiXMDtI

PENCEMARAN LINGKUNGAN PT IMIP

https://youtube.com/shorts/jZyqAXLPSAY?si=rlhe34vcLfUPgz9s

KERUSAKAN LUAR BIASA DI SUMBAR

https://youtube.com/shorts/4AjoV52lriM?si=sgclXfJZonX29bld

https://youtube.com/shorts/b1CRjrKhOZI?si=pFBJn4Tztk9hoSLS

https://youtube.com/shorts/9HRutkQ12UY?si=68GcGXGUVFvKMHtn

BANJIR MATARAM

https://youtube.com/shorts/MJ3Jcx5abo4?si=lunzXswoXGW2fYHF

JOKOWI MERESMIKAN PT IMIP

https://youtube.com/shorts/gbwYQUKUqAY?si=yWqr2QYopHewLg2U

MANA NURANIMU JOKOWI?

https://youtube.com/shorts/_QVOyCICEpA?si=ivPHIleTmmpbtrRc

KESENJANGAN SOSIAL

https://youtube.com/shorts/ulP5K7T3OdY?si=Zn2rzvy22NyFDg4s


0 komentar:

Posting Komentar