KASUS KORUPSI UTAMA

 

KASUS KORUPSI UTAMA

Berikut adalah beberapa area dan kasus korupsi utama yang menjadi sorotan publik dan media di tahun 2025:

1. Sektor Energi dan BUMN

Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering menjadi target utama karena potensi kerugian negara yang sangat besar.

Korupsi PT Pertamina (Pengadaan LNG dan BBM): Kejaksaan Agung dan KPK sedang menangani beberapa kasus di Pertamina. Salah satu kasus terkait tata kelola minyak mentah di Petral dan impor LNG, dengan dugaan kerugian negara mencapai triliunan rupiah (sumber menyebut angka yang fantastis, dari puluhan hingga ratusan triliun rupiah).

Korupsi PT Timah Tbk: Kasus mega korupsi tata kelola komoditas timah yang melibatkan sejumlah figur ternama (termasuk Harvey Moeis) menjadi sorotan utama sejak awal tahun 2024 dan berlanjut hingga 2025. Kerugian ekologis dan finansial ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah.

Korupsi PT PGN: KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang merugikan negara miliaran rupiah. 

2. Sektor Perbankan dan Keuangan

Kasus di sektor keuangan melibatkan penyaluran kredit fiktif dan fasilitas pembiayaan bermasalah. 

Korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): Kasus ini menjadi prioritas KPK, terkait pemberian fasilitas kredit fiktif atau bermasalah yang merugikan negara hingga belasan triliun rupiah.

Investasi Telkom di GOTO: Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut dugaan korupsi dalam investasi PT Telkom Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT Telkomsel, pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), dengan nilai investasi sekitar Rp 6,4 triliun. 

3. Sektor Pelayanan Publik dan Pengadaan Barang/Jasa

Korupsi Kuota Haji: KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji dan pengadaan katering ibadah haji, di mana miliaran rupiah diduga diselewengkan.

Korupsi Pengadaan Chromebook: Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat teknologi (Chromebook) untuk pendidikan juga menjadi sorotan media dan ditangani oleh aparat penegak hukum.

Korupsi Izin Tenaga Kerja Asing: KPK juga membongkar jaringan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan terkait perizinan tenaga kerja asing. 

Bidang-bidang ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih bersifat sistemik, merambah dari proyek infrastruktur besar, pengelolaan BUMN, hingga pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat. 

***

Yang duduk di DPR & PEMERINTAHAN, dulunya ya kurang lebih juga punya kecerdasan ideal seperti mahasiswa ini. Tapi apa daya... Mereka yang dahulu kita kira dan harapkan menjadi pembela  pembela rakyat justru menjadi pembela pembela diri sendiri dan kelompoknya masing-masing. Dan itu kenyataannya yang terjadi.

Pembicaraan dengan Nada Kecurigaan yang buruk atau Analisis politik praktis atau bahkan merupakan suatu *Gerakan Pelemahan  pemerintah Prabowo* ataukah ini hanya sebagai *Gambaran cara berfikir yang kurang lebih sama dengan para elit politik* dimana hal itu sama saja dengan *Cara Berfikir Mahasiswa ini ?*

Kita belum menemukan apa apa yaitu *yang sebenar-benarnya membawa kemanfaatan yang benar-benar dapat dirasakan dampaknya oleh rakyat.*

*Bernarasi ini dan itu* baik secara liar atau teratur ... Hampir bisa dinilai tak ada gunanya, jika yang pada akhirnya cuma habis di narasi-narasi juga tanpa tindakan nyata yang benar-benar dapat merubah kenyataan. Yaitu kebaikan kesejahteraan dan kenyamanan hidup di Indonesia ini.