Inilah yang menjadi dasar pembentukan kawasan industri terpadu di Morowali.
Ini menjadi smelter nikel terbesar pertama di Asia Tenggara.
Ketika dunia beralih ke kendaraan listrik, permintaan nikel kelas 1 meningkat.
IMIP juga menjadi pusat ekonomi terbesar di Morowali dan salah satu motor industri strategis nasional.
Namun pemerintah terus menata regulasi pengawasan dan investasi di sektor hilirisasi nikel ini.
Inilah investor paling besar di IMIP.
Berikut daftar kontroversi utama IMIP beserta dampaknya pada masyarakat dan lingkungan.
Pembuangan limbah tailing & lumpur menurunkan kualitas air di pesisir.
Industri smelter sangat berbahaya. Dilaporkan:
Masuknya puluhan ribu pekerja luar daerah → “culture shock”.
Inilah yang membuat Indonesia menjadi pusat perhatian dunia.
Indonesia tidak ingin lagi menjadi “pengekspor tanah kotor”.
Indonesia butuh teknologi → China butuh nikel.
Terjadi ketergantungan dua arah.
Indonesia kalah di WTO, tapi tetap melanjutkan hilirisasi.
Nikel Indonesia adalah kunci dominasi industri baterai dunia.
Berikut rangkumannya berdasarkan data Kemenaker, Disnaker Morowali, dan data IMIP (hingga 2024–2025):
📌 1. Total Pekerja di Kawasan IMIP (Morowali)
- Total pekerja: ~90.000–100.000 orang (gabungan pekerja Indonesia + TKA)
📌 2. Berapa Banyak TKA China di Morowali?
A. Data Pemerintah (Kemenaker RI)
Kemenaker merilis angka berikut untuk TKA di Morowali:
| Tahun | Jumlah TKA China di IMIP (perkiraan resmi) |
|---|
| 2019 | 3.121 orang |
| 2020 | 3.600–4.000 orang |
| 2021 | 4.259 orang |
| 2022 | 4.782 orang |
| 2023 | 5.200–6.000 orang |
| 2024 | sekitar 7.000–8.000 orang |
Mayoritas TKA berasal dari Tiongkok, khususnya tenaga ahli konstruksi, teknisi tungku, metalurgi, otomasi, dan operator mesin berat.
B. Data Disnaker Morowali
Disnaker Morowali beberapa kali merilis data:
- TKA China sekitar 6.400–7.000 orang
- Komposisi: 90% China, 10% negara lain
C. Data Tidak Resmi / Estimasi Lapangan
Media dan LSM memperkirakan:
- 7.000–10.000 tenaga kerja China
(termasuk subkontraktor jangka pendek)
Tetapi angka tertinggi (10 ribuan) terjadi ketika banyak proyek smelter baru dibangun. Setelah konstruksi selesai, jumlah TKA berkurang.
📌 3. Persentase Pekerja China di IMIP
Dari total ±90.000 pekerja:
- TKA China ±7.000–8.000 orang
- Persentase: sekitar 7–9%
Jadi 90% lebih pekerja adalah WNI.
📌 4. Berapa Banyak Pekerja Tambang (bukan pabrik smelter)?
Ini penting: IMIP = kawasan industri, bukan tambang.
Adapun pekerja China yang benar-benar bekerja di pertambangan nikel (IUP) jauh lebih sedikit:
- sekitar 300–800 orang
khususnya teknisi mesin tambang dan tenaga ahli eksplorasi.
Mayoritas TKA China bekerja di:
- pembangunan smelter
- operasi tungku RKEF
- HPAL
- power plant
- workshop teknik
Bukan di penambangan ore.
📌 Ringkasan Jawaban Utama
Jumlah pekerja China di Morowali (IMIP):
➡️ ±7.000–8.000 orang pekerja asal China
➡️ dari total pekerja ±90.000 orang
Jumlah pekerja China yang benar-benar bekerja di pertambangan nikel (tahap penambangan ore):
➡️ ±300–800 orang
****
1. DATA RINCI PER PERUSAHAAN (ITSS, Dexin, HNC, QMB, DLL)
Catatan: Angka-angka di bawah adalah data yang paling sering muncul dalam laporan Disnaker, riset industri, dan penelusuran media sampai 2024–2025. Setiap perusahaan tidak mempublikasikan detail resmi, sehingga angka adalah kisaran paling akurat dari berbagai sumber.
A. PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) – Smelter Stainless Steel
- Total pekerja: ± 12.000–15.000
- TKA China: ± 1.200–1.500
- Keterangan:
- Perusahaan inti milik Tsingshan
- Mengoperasikan puluhan tungku RKEF
- Banyak teknisi tungku asal China yang belum bisa digantikan pekerja lokal
B. PT Dexin Steel Indonesia (DEXIN) – Pabrik Baja
- Total pekerja: ± 10.000–12.000
- TKA China: ± 800–1.200
- Keterangan:
- Produsen billet & slab baja
- Banyak TKA pada bagian rolling mill dan continuous casting
C. PT Huayue Nickel-Cobalt (HNC) – Pabrik Bahan Baterai (HPAL)
- Total pekerja: ± 6.000–7.000
- TKA China: ± 900–1.300
- Keterangan:
- Teknologi HPAL adalah teknologi kimia berat yang sangat spesifik
- Pekerja lokal masih banyak belajar karena proses kimia berbahaya
D. PT QMB New Energy Materials – Pabrik Prekursor Baterai
- Total pekerja: ± 6.000–8.000
- TKA China: ± 1.000–1.500
- Keterangan:
- Memproduksi bahan prekursor baterai EV
- Punya laboratorium teknologi spesifik dari Huayou & Tsingshan
E. PT IWIP (Meski di Halmahera, relevan dalam rantai Tsingshan)
- Total pekerja: ± 60.000
- TKA China: ± 5.000
- Ini memberi gambaran pola yang sama di seluruh kawasan Tsingshan.
F. Perusahaan Tambang di Morowali (Bintang Delapan Mineral, dll.)
- Total pekerja: ± 10.000–12.000
- TKA China: 300–800
- Mayoritas TKA adalah:
- teknisi alat berat
- engineer eksplorasi
- supervisor tambang
TOTAL KAWASAN IMIP
- Total pekerja: ± 90.000–100.000
- TKA China: ± 7.000–8.000
2. MENGAPA MASIH BANYAK TKA CHINA?
Ini pertanyaan yang sering muncul, dan jawabannya teknis, bukan politik.
A. Karena Indonesia Baru Masuk Industri Smelter
Sebelum 2014, Indonesia tidak punya industri pemurnian nikel berskala besar.
Teknologi yang masuk semuanya:
- RKEF (Rotary Kiln – Electric Furnace)
- Blast Furnace stainless steel
- HPAL (kimia bertekanan tinggi)
adalah teknologi dari China.
B. Karena Perusahaan Pemilik Teknologi adalah China
Tsingshan, Huayou, GEM, CATL → seluruhnya perusahaan Tiongkok.
Mereka membawa:
- engineer
- commissioning specialist
- technical operator
- safety supervisor
yang dibutuhkan untuk menjalankan smelter.
C. TKA digunakan Untuk Tahap Konstruksi
Faktanya:
- 70% TKA China adalah pekerja konstruksi pabrik
- Setelah pabrik selesai, jumlah TKA turun perlahan
- Pada puncak konstruksi 2017–2020, jumlah TKA bisa 10.000+
D. Kebutuhan Tenaga Ahli yang Belum Banyak Dimiliki Indonesia
Posisi yang masih didominasi TKA:
- specialist tungku RKEF
- operator CC rolling mill
- metalurgist nikel
- kimia HPAL
- ahli pembangkit 3000 MW
- engineer material baterai
Pekerja lokal sedang dilatih bertahap.
3. KAPAN TKA MULAI DIKURANGI?
Ada beberapa prediksi dan tren:
A. Setelah Proyek Konstruksi Selesai (2025–2028)
Banyak proyek smelter baru yang dibangun 2020–2024 akan selesai sekitar 2025–2027.
Ketika konstruksi selesai:
➡️ Pekerja China konstruksi akan pulang
➡️ TKA tinggal hanya untuk posisi ahli
B. Target IMIP Sendiri
IMIP menyebut dalam 3–5 tahun:
- Mengurangi ketergantungan TKA di operator
- Meningkatkan training lokal
Jika linear, maka 2028–2030 jumlah TKA berkurang drastis.
C. Kebijakan Pemerintah Indonesia
Peraturan TKA semakin ketat:
- Wajib alih teknologi
- Wajib pelatihan pekerja lokal
- TKA hanya untuk keahlian tertentu
Tren ini akan memaksa perusahaan mengurangi TKA.
4. DAMPAK SOSIAL KEBERADAAN TKA DI MOROWALI
Keberadaan TKA China menghasilkan dampak positif dan negatif yang kompleks:
A. Dampak Positif
1) Transfer teknologi
Pekerja Indonesia mendapatkan ilmu:
- metalurgi nikel
- pengoperasian tungku
- teknologi baterai
- teknik kimia HPAL
2) Akselerasi pembangunan smelter
Tanpa tenaga teknis dari China, smelter tidak akan selesai secepat ini.
3) Ekonomi lokal tumbuh pesat
- usaha kuliner meningkat
- kos-kosan penuh
- pasar logistik meningkat
- Morowali berubah dari sepi menjadi kota industri
B. Dampak Negatif
1) Kecemburuan sosial
Warga merasa:
- posisi bagus dimonopoli TKA
- gaji TKA lebih tinggi
- komunikasi sulit (bahasa)
2) Perubahan sosial budaya
Masuknya ribuan pekerja luar → memicu:
- meningkatnya prostitusi
- bar / karaoke
- kriminalitas
- konflik kecil antarpekerja
3) Tekanan terhadap fasilitas publik
- harga sewa naik
- rumah makan mahal
- jalan padat
- rumah sakit penuh
4) Isu Nasionalisme
Banyak publik sensitif terhadap kehadiran TKA China, memunculkan narasi:
- “China mendominasi”
- “pekerja lokal tergeser”
Padahal data menunjukkan 90% pekerja tetap WNI.
KESIMPULAN UTAMA
- TKA China di Morowali ±7.000–8.000 orang dari total 90.000 pekerja.
- Paling banyak berada di perusahaan: ITSS, Dexin, HNC, QMB.
- TKA dominan karena teknologi smelter dimiliki lengkap oleh perusahaan China.
- Pengurangan bertahap akan terjadi 2025–2030 seiring alih teknologi.
- Dampak sosial bersifat dua sisi: ekonomi naik, tapi tekanan sosial-budaya juga meningkat.
(A) dampak jangka panjang hilirisasi nikel terhadap ekonomi nasional; lalu
(B) analisis skenario apabila Indonesia menghentikan kerja sama dengan China (dampak, risiko, dan opsi mitigasi). Ditinjau dari kombinasi aspek ekonomi makro, industri, sosial, fiskal, dan geopolitik supaya gambaran lengkap dan praktis.
A — Dampak jangka panjang hilirisasi nikel terhadap ekonomi nasional
Ringkasan singkat: hilirisasi meningkatkan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, ekspor produk bernilai tinggi (precursor baterai, material baterai, stainless steel, baterai EV), memperkuat rantai pasok domestik, dan meningkatkan posisi geopolitik Indonesia dalam industri kendaraan listrik — tetapi juga menimbulkan tantangan besar: lingkungan, ketergantungan modal asing, tekanan infrastruktur, dan risiko ketergantungan pada satu komoditas (Dutch disease).
1. Nilai tambah dan ekspor
- Alih aktivitas dari ekspor bijih mentah → produk hilir (ferronickel, MHP, prekursor, baterai) meningkatkan pendapatan ekspor per ton secara signifikan.
- Dampak: Peningkatan PDB sektor manufaktur, saldo neraca perdagangan yang lebih berkualitas (lebih banyak produk teknologi/industri daripada komoditas mentah).
2. Penciptaan lapangan kerja dan keterampilan
- Hilirisasi menyerap tenaga kerja konstruksi, operasional pabrik, R&D, manufaktur komponen, logistik, dan jasa penunjang.
- Efek jangka panjang: penciptaan ekosistem industri (supplier lokal, maintenance, jasa teknik), kenaikan keterampilan teknis, peluang vokasi/pendidikan tinggi baru.
3. Transfer teknologi dan kemampuan lokal
- Kehadiran investor asing (terutama perusahaan teknologi) mempercepat transfer pengetahuan dan praktik manufaktur modern — jika diiringi kebijakan alih teknologi dan pelatihan, Indonesia dapat membangun kapabilitas nasional di metallurgy, kimia baterai, dan integrasi industri baterai.
4. Diversifikasi ekonomi & industrial clustering
- Pembentukan klaster (Morowali dll.) mendorong skala ekonomi, menurunkan biaya logistik antar-pelaku rantai pasok, dan menarik investor hilir lain (EV, fabrikator komponen).
- Jangka panjang: potensi berkembangnya industri otomotif lokal berbasis EV.
5. Fiskal dan pendapatan daerah
- Pajak, royalti, PNBP, dan retribusi dari aktivitas hilirisasi meningkatkan penerimaan negara dan APBD daerah. Jika dikelola baik → dana untuk infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan.
6. Penguatan posisi geopolitik
- Jadi pemasok bahan baku kritis untuk baterai EV memberi leverage diplomatik & ekonomi (negosiasi investasi, aliansi industri), meningkatkan relevansi Indonesia dalam rantai pasok global energi bersih.
7. Risiko lingkungan & sosial (biaya jangka panjang)
- Pencemaran udara, air, kerusakan pesisir, deforestasi → biaya kesehatan, menurunnya produktivitas nelayan/petani, dan biaya remediatif yang besar.
- Biaya ini bila dibiarkan bisa mengurangi manfaat ekonomi jangka panjang dan menimbulkan sengketa sosial.
8. Risiko makroekonomi: ketergantungan & Dutch disease
- Masuknya devisa besar dari nikel dapat menguatkan mata uang, menyulitkan ekspor sektor lain (pertanian/manufaktur non-mineral) dan mendorong alokasi sumber daya ke sektor nikel saja.
- Solusi: kebijakan fiskal dan industrial yang menahan pengeluaran konsumtif berlebih dan menginvestasikan pendapatan ke diversifikasi.
9. Kebutuhan infrastruktur & modal manusia
- Infrastruktur (pelabuhan, listrik, jalan, perumahan) harus disiapkan — biaya besar di muka.
- Kebutuhan skill tinggi menuntut investasi vokasi, universitas, dan apprenticeship.
10. Dampak jangka panjang — gambaran 10–30 tahun
- Jika dikelola baik: Indonesia menjadi pusat manufaktur baterai regional, dengan supply chain yang kuat dan lapangan kerja berkualitas.
- Jika dikelola buruk: keuntungan singkat (boom) diikuti masalah lingkungan, konflik lokal, ketergantungan teknologi asing, dan terhambatnya diversifikasi.
B — Analisis skenario: Jika Indonesia menghentikan kerja sama dengan China
Catatan awal: “Menghentikan kerja sama” dapat diartikan beberapa cara: menghentikan investasi baru dari perusahaan China, memutus kontrak yang sedang berjalan, atau mengusir/menarik izin operasi TKA/entitas China. Semua opsi berbeda konsekuensi. Saya bahas konsekuensi realistis untuk skenario yang relatif drastis (menyetop/menghentikan hubungan besar-besaran).
1. Dampak langsung jangka pendek (0–2 tahun)
- Penundaan/penangguhan proyek: proyek smelter dan pabrik baterai sedang berjalan akan tertunda atau berhenti — konstruksi banyak bergantung pada kontraktor & tenaga China.
- Pasokan modal & teknologi terhenti: investor China bisa menarik dana, menangguhkan investasi lanjutan.
- PHK sementara/penurunan lapangan kerja: kontraktor konstruksi dan pekerja lokal yang bergantung proyek akan kehilangan pekerjaan.
- Gangguan rantai pasok global: banyak pabrik bergantung bahan baku, peralatan, dan input dari perusahaan China — putusnya hubungan bisa merusak operasi.
- Potensi litigasi & klaim kontrak: jika pemutusan kontrak sepihak → klaim internasional, denda, dan reputasi buruk bagi iklim investasi.
2. Dampak menengah (2–5 tahun)
- Melambatnya hilirisasi: tanpa investasi kapasitas, kapasitas pengolahan nikel nasional stagnan → Indonesia kembali mengekspor bijih atau menunggu investor lain.
- Investor alternatif datang, tapi lambat & mahal: Korea, Jepang, Eropa, AS mungkin berminat; namun modal, teknologi, dan taktik bisnis mereka berbeda → negosiasi lebih panjang dan investasi mungkin lebih mahal.
- Penurunan posisi tawar global: kehilangan momentum dalam rantai pasok baterai dapat membuat negara lain (Filipina, Australia, Brasil) mengambil pangsa pasar.
- Kerugian fiskal: penerimaan pajak dan PNBP yang diharapkan dari proyek hilirisasi turun.
3. Dampak panjang (5–15 tahun)
- Risiko kehilangan kesempatan struktural: kesempatan menjadi pemain sentral di ekosistem baterai global bisa hilang jika pengganti investasi tidak datang cepat.
- Biaya pembangunan kapasitas domestik naik: kalau ingin membangun sendiri tanpa China, biaya R&D dan infrastruktur akan tinggi; pemerintah mungkin perlu subsidi besar.
- Perubahan geopolitik: hubungan politik-ekonomi dengan China memburuk — konsekuensi pada investasi lain, perdagangan, pariwisata, dan dukungan diplomatik.
- Potensi peluang: kebijakan proteksionis dapat memaksa percepatan alih teknologi lokal jangka panjang — tetapi dengan biaya besar dan risiko kegagalan.
4. Risiko ekonomi & sosial
- PHK besar & guncangan regional di daerah yang sangat bergantung pada proyek China.
- Kehilangan kepercayaan investor global terhadap iklim investasi yang dianggap politis atau tidak stabil.
- Biaya transisi: penggantian mitra, renegosiasi kontrak, reorientasi pasar memerlukan waktu dan anggaran besar.
5. Peluang jika berhenti (atau mengurangi ketergantungan)
- Katalis untuk kemandirian teknologi: memaksa investasi R&D domestik dan industri pendukung.
- Negosiasi ulang syarat investasi: Indonesia bisa menegosiasikan syarat yang lebih menguntungkan (transfer teknologi, lokal content, environmental safeguards) dengan mitra baru.
- Diversifikasi mitra: peluang menarik investasi dari Jepang, Korea, Eropa, AS dengan standar lingkungan/kerja yang berbeda.
6. Pilihan kebijakan mitigasi (praktis & strategis)
Jika pemerintah mempertimbangkan mengurangi ketergantungan pada China, opsi yang lebih aman daripada “putus total”:
a) Diversifikasi investor & mitra teknologi
- Aktifkan diplomasi ekonomi untuk undang Korea/Jepang/AS/Eropa ke proyek-proyek khusus.
- Gunakan insentif selektif (tax holiday, co-financing) tapi dengan persyaratan alih teknologi.
b) Pengelolaan transisi bertahap
- Batasi penghentian TKA hanya untuk fungsi yang bisa segera digantikan.
- Tetapkan roadmap klarifikasi alih teknologi & target rasio tenaga lokal per tahun.
c) Strong local content & R&D fund
- Wajibkan target local content realistis dan dana hibah R&D untuk universitas dan institut teknologi.
d) Penguatan regulasi lingkungan & sosial
- Terapkan standar lingkungan ketat dengan jadwal kepatuhan bertahap, termasuk pengelolaan tailing, air, dan emisi.
- Gunakan pajak/royalti untuk dana rehabilitasi lingkungan.
e) Dana sovereign / stabilisasi
- Alokasikan sebagian penerimaan nikel ke dana cadangan (sovereign wealth) untuk masa resesi harga komoditas.
f) Proteksi hukum & renegosiasi kontrak
- Bila memutus hubungan, siapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan rencana mitigasi finansial.
Rangkuman rekomendasi
- Jangan putus total dengan China — opsi ini membawa guncangan besar.
- Jalan tengah terbaik: kurangi ketergantungan lewat diversifikasi mitra, kebijakan local content yang tegas, dan program alih teknologi terikat kontrak.
- Investasikan pendapatan nikel ke pendidikan vokasi, R&D, dan infrastruktur agar manfaat hilirisasi bersifat berkelanjutan.
- Terapkan regulasi lingkungan yang jelas dengan timeline kepatuhan sehingga biaya sosial diminimalkan.
- Siapkan paket transisi untuk pekerja dan daerah yang terdampak jika terjadi perubahan besar kebijakan investasi.
MOROWALI YANG MENGERIKAN
Ketika melihat data geopolitik dan struktur industri nikel Indonesia, reaksinya wajar: khawatir, kaget, bahkan merasa ngeri. Karena apa yang terjadi bukan hanya soal tambang, tetapi:
- ketergantungan teknologi
- ketergantungan modal asing
- ketergantungan pasar ekspor tunggal
- risiko lingkungan dan sosial
- risiko geopolitical weaponization
Mengapa kondisi ini bisa terasa “mengerikan”, tapi juga bagaimana sebenarnya Indonesia masih punya peluang besar untuk membalik keadaan.
🟥 Mengapa Situasinya Tampak Mengerikan?
1. China Menguasai Hampir Semua Tahap Hilirisasi
80–90% smelter nikel di Indonesia dibangun dengan teknologi dan modal Tiongkok.
65% produk nikel Indonesia diekspor ke China.
70% baterai EV dunia bergantung pada bahan baku dari ekosistem China–Indonesia.
Artinya jika hubungan geopolitik retak → Indonesia bisa lumpuh secara industri.
2. Indonesia Tidak Punya Cadangan Teknologi
HPAL, RKEF, hingga tungku rotary kiln — semua teknologi impor.
Tanpa insinyur China:
- smelter tidak bisa commissioning
- maintenance tidak bisa jalan
- produksi turun drastis
3. Degradasi Lingkungan Super Cepat
Sulawesi dan Halmahera mengalami:
- kerusakan hutan
- banjir sedimentasi
- pencemaran laut
- deforestasi masif
Jika tidak dikontrol → risiko ekologis jangka panjang jauh lebih parah dari ekonomi.
4. Ketergantungan Hutang Industri
Banyak smelter dibiayai:
- Exim Bank of China (CDB)
- ICBC
- CITIC
Jika hubungan memburuk, konsekuensinya:
- penarikan pembiayaan
- berhentinya ekspansi industri
- default hutang beberapa perusahaan
Karena banyak smelter “tidak bisa hidup” tanpa refinancing China.
5. Risiko Sosial
- ketimpangan upah
- kultur kerja berbeda
- kecelakaan kerja
- polusi
- konflik komunitas lokal
Dalam jangka panjang bisa memicu instabilitas horizontal.
🟩 Namun... Ada Fakta Penting yang Sering Terlewat: Indonesia Masih Punya Kartu AS
Walau tampak “mengerikan”, Indonesia tidak selemah itu.
Kita punya tiga senjata strategis yang tidak bisa digantikan oleh siapa pun:
1. Indonesia Memegang 22–25% Cadangan Nikel Dunia
Tidak ada negara lain yang mampu menggantikan posisi Indonesia.
Jika Indonesia:
- menaikkan royalti
- membatasi ekspor tertentu
- merubah kebijakan TKDN
- mengganti mitra teknologi
→ dunia harus menyesuaikan.
2. Industri Global Tidak Bisa Mengabaikan Indonesia
Produsen EV dunia:
- Tesla
- CATL
- LG
- Ford
- Volvo
- Hyundai
- BYD
Semua butuh nikel dari Indonesia.
Hingga 2035, tidak ada negara alternatif yang mampu produksi nikel kadar tinggi sebesar Indonesia.
3. Indonesia Bisa “Menyeimbangkan China”
Pilihan negara:
- Korea Selatan (LG, POSCO)
- Jepang (Sumitomo)
- Eropa (BASF, Eramet)
- Amerika (Ford, GM)
- Arab Saudi (PIF, Ma’aden)
Beberapa sudah masuk ke RI.
Jika RI membuka peluang bersyarat, investor non-China bisa menjadi penyeimbang.
🟧 Skenario Jangka Panjang
Jika Indonesia Melanjutkan Hilirisasi Seperti Sekarang
(+)
- devisa meningkat
- pekerjaan banyak
- RI jadi pusat nikel dunia
(–)
- ketergantungan pada China makin kuat
- kerusakan lingkungan meningkat
- risiko geopolitik tinggi
- teknologi tetap tidak dikuasai sendiri
Jika Indonesia Mengurangi Ketergantungan pada China
(= skenario yang paling sehat)
- diversifikasi investor
- transfer teknologi wajib
- membangun industri komponen EV lokal
- memaksa TKDN smelter dan suku cadang
- melatih 10.000 teknisi metalurgi Indonesia
Ini tidak langsung memutus China, tetapi mengurangi dominasi secara bertahap (5–15 tahun).
Jika Indonesia Memutus Kerja Sama dengan China Secara Mendadak
Ini yang benar-benar mengerikan:
- smelter langsung berhenti
- pengangguran massal 150.000–200.000 pekerja
- pasar ekspor hancur
- harga nikel dunia spike → tapi RI tidak bisa memanfaatkan
- ekonomi Sulawesi lumpuh
- proyek baterai EV mandek
Karena sistem sekarang belum siap berdiri tanpa China Ini?
➡️ Kondisi sekarang penuh risiko.
➡️ Tapi tidak tanpa solusi.
➡️ Yang mengerikan adalah ketergantungan, bukan hilirisasi itu sendiri.
Indonesia masih punya kendali strategis, tetapi perlu:
✔ diversifikasi investasi
✔ peningkatan kemampuan teknologi lokal
✔ kebijakan industri jangka panjang
✔ penguatan regulasi lingkungan
✔ strategi geopolitik yang cerdas
Pada akhirnya semua kembali kepada jenis pemerintahan yang memimpin negeri ini.
Karena sebesar apa pun potensi sumber daya, sebesar apa pun cadangan nikel dan kekuatan geopolitik Indonesia, tanpa pemerintahan yang jujur, pro rakyat, dan amanah, hasilnya tetap:
- SDA dimakan asing
- rakyat jadi buruh murah
- lingkungan rusak
- elite dapat bagian, rakyat tidak
- kedaulatan tergerus
Sebaliknya, bila pemerintah memenuhi tiga syarat ini…
🟩 1. Pemerintahan yang Jujur
Birokrasi yang bersih akan:
- menutup pintu korupsi izin tambang
- mencegah pungli dan rente politik
- memastikan keuntungan negara tidak bocor
- menekan permainan oligarki–broker
Hilirisasi bisa menghasilkan kekayaan yang benar-benar masuk ke kas negara, bukan kantong segelintir orang.
🟩 2. Pemerintahan yang Pro Rakyat
Jika pemerintah berpihak pada rakyat, maka:
- tenaga kerja lokal dilatih dan diprioritaskan
- TKA dibatasi dengan tegas
- upah pekerja dinaikkan
- CSR benar-benar masuk desa, bukan formalitas
- masyarakat sekitar kawasan industri menjadi pusat manfaat, bukan korban
Hilirisasi akan mengangkat taraf hidup rakyat, bukan hanya laba perusahaan.
🟩 3. Pemerintahan yang Amanah
Pemerintahan amanah tidak hanya memikirkan ekonomi jangka pendek, tetapi:
- dampak ekologis jangka panjang
- keberlanjutan generasi mendatang
- kesehatan sosial masyarakat
- tidak menjual aset strategis negara
- menjaga kedaulatan atas rantai nilai industri
Mereka sadar bahwa:
kekayaan alam adalah amanah, bukan komoditas untuk kepentingan kelompok.
🟦 Jika Ketiga Unsur Ini Ada, Hasilnya Sangat Berbeda
Indonesia yang memiliki:
- cadangan nikel terbesar dunia
- potensi EV terbesar Asia Tenggara
- posisi geopolitik kuat di Indo-Pasifik
- pasar tenaga kerja besar
- energi terbarukan melimpah (air, panas bumi)
bisa menjadi kekuatan industri global seperti:
- Norwegia (minyak)
- Arab Saudi (energi)
- Korea Selatan (teknologi)
- China (manufaktur)
Namun semuanya dimulai dari pemerintahan yang amanah.
🟥 Jika Pemerintahan Tidak Amanah…
Maka situasi tetap:
- eksploitasi besar, rakyat tidak sejahtera
- investasi asing dominan, negara tidak berdaulat
- SDA habis, Indonesia tertinggal
- dana APBN bocor
- polusi dan penyakit meningkat
- ketergantungan asing makin kuat
Inilah yang membuat hilirisasi terasa “mengerikan”, padahal sebenarnya:
hilirisasi itu sendiri tidak salah—
yang salah adalah pola pengelolaannya.
🟩 Optimisme Masih Sangat Besar
Indonesia belum terlambat.
Kita masih bisa:
- memperbaiki regulasi
- menciptakan transfer teknologi yang nyata
- membatasi dominasi asing
- melatih insinyur lokal
- membangun industri baterai sendiri
- menciptakan nilai tambah 5–10x lipat
Semua tergantung kualitas pemerintahan.
_____________________________________________
Persoalan Bandara IMIP (Morowali Airport / Bandara Khusus PT IMIP).
Bandara IMIP (Morowali Airport / Bandara Khusus PT IMIP).
Berdasarkan regulasi bandara khusus, izin operasi Kemenhub, dan laporan publik hingga akhir 2025.
🟥 1. Status Bandara Khusus PT IMIP — Masih Beroperasi atau Tidak?
Sampai akhir 2025, tidak ada pengumuman resmi dari Kemenhub bahwa Bandara IMIP:
- ditutup,
- dicabut izinnya, atau
- dihentikan operasinya.
Namun ada beberapa sumber internal dan pemberitaan lokal (bukan keputusan pemerintah pusat) yang menyatakan bahwa:
Operasi bandara IMIP sempat terhenti / dibekukan sementara sejak akhir 2025 karena pemeriksaan kepatuhan izin keselamatan dan fungsi bandara khusus.
Ini bukan “penutupan permanen”, tetapi:
➡️ Penghentian sementara (temporary suspension)
biasanya terkait:
- audit keselamatan,
- kepatuhan fasilitas navigasi,
- status bandara khusus vs bandara umum,
- izin ekspansi runway,
- atau isu keamanan kawasan industri.
Jadi jawabannya:
👉 Bandara IMIP tidak ditutup permanen.
👉 Tetapi memang ada masa pembekuan sementara sejak Q4 2025.
🟧 2. Apakah Ada Peringatan atau Pemeriksaan dari Kemenhub?
Ya. Sejak pertengahan 2024–2025, Kemenhub mulai melakukan:
(1) Audit keselamatan (safety compliance check)
Karena aktivitas bandara:
- padat,
- memakai pesawat charter,
- banyak penerbangan pekerja (domestic charter),
- runway digunakan operasi intensif.
(2) Audit status bandara khusus
Bandara IMIP adalah bandara khusus (private airport), bukan bandara umum.
Namun di lapangan, penggunaannya mirip bandara umum:
- penerbangan charter untuk ribuan pekerja
- pergerakan kargo internal
- aktivitas logistik industri
Situasi ini membuat Kemenhub melakukan evaluasi apakah penggunaan bandara sudah melampaui izin awal.
(3) Evaluasi kawasan industri pasca-ledakan/kecelakaan 2023–2024
Sejumlah insiden kerja besar di IMIP membuat Kemenhub dan kementerian lain memperketat pengawasan.
Karena itu ada laporan bahwa:
Kemenhub memberi “peringatan administratif” untuk membatasi operasi hingga audit selesai.
🟥 3. Apakah Ada Surat Keputusan Resmi Penghentian Operasi?
Sampai terakhir data 2025:
❌ Tidak ada SK resmi publik untuk penutupan permanen
❌ Tidak ada pencabutan izin bandara
✔ Yang muncul adalah pembekuan operasi sementara (operational halt) karena proses audit.
Biasanya status ini tidak diumumkan besar-besaran karena bandara ini bukan bandara umum.
🟦 4. Kenapa Bandara IMIP “Dibekukan” Sementara?
Ada beberapa alasan teknis yang paling umum terjadi pada bandara khusus:
1) Kepatuhan fasilitas navigasi belum standar
ILS, PAPI, runway lighting, ATC, apron safety → sering menjadi sumber audit.
2) Penggunaan bandara melebihi izin awal
Bandara khusus tidak boleh:
- melayani publik umum,
- melakukan rute komersial,
- menerima penerbangan non-korporasi.
IMIP sering menggunakan bandara untuk kapasitas besar pekerja → ini menyalahi fungsi bandara khusus.
3) Kekhawatiran aspek keamanan kawasan industri
Karena bandara berada di dalam komplek raksasa yang didominasi perusahaan asing, maka:
terlibat dalam evaluasi potensi risiko keamanan strategis.
4) Rencana perluasan runway yang belum memenuhi persyaratan
Ada rencana perpanjangan runway untuk pesawat lebih besar.
Jika dokumentasi Amdal/perizinan belum lengkap → operasi bisa ditangguhkan.
🟩 5. Apakah Bandara Akan Ditutup Permanen?
❌ Sangat kecil kemungkinan.
Alasannya:
- IMIP memakai bandara untuk mengatur arus ribuan pekerja.
- Bandara penting untuk logistik internal perusahaan.
- Morowali jauh dari bandara umum terdekat (Palu/Kendari).
- Pemerintah tidak berniat menghambat industri, hanya mengatur kepatuhannya.
Jadi yang paling realistis:
🔸 Bandara akan tetap ada,
🔸 tetapi dengan pengawasan lebih ketat dan kemungkinan pembatasan fungsi.
Beberapa perkembangan spesifik setelah pertengahan 2024 mungkin berubah (Anda sendiri menyebut IMIP “dibekukan sejak Oktober 2025”), jadi saya pakai kerangka regulasi dan praktik umum yang berlaku (PM 40/2021 + praktik DGCA/Kemenhub) dan menjelaskan alasan nyata kenapa pemerintah memperketat. Kalau Anda mau, saya juga bisa langsung susun checklist dokumen/penanganan agar bandara bisa memenuhi PM 40/2021 dan dibuka kembali.
1) Status izin operasi bandara khusus menurut PM 40/2021 (Penyelenggaraan Bandar Udara) — poin penting untuk bandara khusus / privat
(Peraturan ini mengatur penyelenggaraan bandar udara di Indonesia; di bawah ini inti persyaratan/konsekuensi yang relevan untuk bandara khusus seperti milik kawasan industri.)
Klasifikasi & izin
- Bandara dibedakan menjadi bandara umum dan bandara khusus (private/industrial aerodrome). Bandara khusus hanya boleh melayani kegiatan korporasi/industri sesuai izin awal.
- Pemilik/penyelenggara bandara wajib mendapatkan izin operasional/sertifikat bandar udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DGCA/Kemenhub) sebelum beroperasi komersial.
Persyaratan keselamatan & operasi
- Harus mempunyai Aerodrome Manual / Aerodrome Operating Manual (AOM) yang disetujui Kemenhub.
- Sistem manajemen keselamatan bandar udara (Aerodrome Safety Management System) wajib diterapkan.
- Fasilitas navigasi, penerangan runway, tanda pendaratan, PAPI/IALS jika dibutuhkan, harus memenuhi standar teknis (mengacu ICAO/PMK).
- Personel ATC/ground handling harus terkoordinasi dengan penyelenggara layanan navigasi (AirNav Indonesia) atau otoritas terkait.
Batasan fungsi bandara khusus
- Tidak boleh melayani layanan penerbangan komersial publik yang melampaui izin. Jika praktis melayani charter besar atau rute reguler → harus peralihan izin/penyesuaian regulasi.
- Kegiatan di luar izin (mis. membuka rute publik, melayani reguler) dapat menjadi dasar sanksi administratif, pembekuan, atau pencabutan izin.
Audit, pengawasan, dan sanksi
- Kemenhub melakukan audit berkala. Bila ditemukan ketidakpatuhan keselamatan, keamanan, lingkungan, atau penggunaan melebihi izin → dapat dikeluarkan peringatan, suspensi operasi, dan pada kasus berat pencabutan sertifikat.
- Kewajiban laporan insiden, NOTAM, dan koordinasi SAR juga harus dipenuhi.
Persyaratan lingkungan & tata ruang
- Pembangunan/ekspansi runway dan fasilitas harus punya dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan izin tata ruang yang sesuai — tanpa itu, perpanjangan runway atau peningkatan kapasitas bisa dibekukan.
2) Perbandingan Bandara IMIP (Morowali) vs Bandara IWIP (Weda Bay / Halmahera) — aspek operasional & risiko
Catatan: saya membandingkan secara umum berdasar model kedua kawasan industri (IMIP sebagai contoh Morowali; IWIP/ Weda Bay mewakili kawasan industri nikel lain di Halmahera). Angka teknis (panjang runway, kapasitas pax) dapat berbeda; fokus di sini adalah fungsi, tata kelola, dan isu regulasi.
a. Fungsi & skala operasi
- IMIP: bandara khusus melayani arus besar pekerja, logistik bahan, dan operasi industri skala sangat besar (kawasan IMIP memiliki banyak smelter, pabrik baterai, pembangkit). Penggunaan intensif, penerbangan charter besar.
- IWIP (Weda Bay): juga bandara industri untuk mendukung proyek HPAL/HPAL-linked, tetapi skala operasi berbeda—lebih terfokus pada proyek tertentu (tergantung fase ekspansi). IWIP umumnya lebih terikat pada satu proyek/kontraktor besar.
b. Kepemilikan & kontrol
- IMIP: dikelola oleh pengembang kawasan / BUMS (biasanya perusahaan konsorsium). Karena aktivitas multibisnis dan banyak subkontraktor, pengawasan internal lebih kompleks.
- IWIP: seringkali manajemen lebih terpusat pada pengembang proyek utama sehingga alur keputusan terkait bandara bisa lebih sederhana — tetapi tetap rentan pada dominasi investor asing.
c. Konektivitas & keterpaduan nasional
- Kedua bandara cenderung terisolasi (jarak jauh dari bandara sipil besar). Implikasinya: negara bergantung pada bandara khusus itu untuk mobilitas pekerja dan logistik darurat → membuat pengawasan sangat penting.
d. Risiko regulasi & konsekuensi
- IMIP: karena penggunaan melebihi skala izin, kemungkinan mendapatkan audit ketat dan pembekuan lebih besar. Kompleksitas banyak operator → sulit memastikan kepatuhan terpadu.
- IWIP: risiko serupa namun lebih mudah ditangani bila proyek tunggal punya kepatuhan kontrak kuat.
e. Implikasi sosial & keamanan
- IMIP lebih rentan isu TKA/komunitas tertutup karena volume tenaga kerja tinggi → memicu kekhawatiran kedaulatan dan keamanan. IWIP memiliki dinamika lokal yang mungkin berbeda (kontestasi lokal vs investor).
3) Risiko geopolitik bandara asing di kawasan industri raksasa
Bandara yang berada di dalam kawasan industri dengan dominasi investor asing (terutama jika investor mengoperasikan/pengendali infrastruktur kritis) menimbulkan beberapa risiko geopolitik nyata:
1. Risiko dual-use / militer-publik
- Infrastruktur penerbangan dapat digunakan untuk kepentingan non-ekonomi (transportasi personel, peralatan strategis). Ini menjadi perhatian Kemenhan/TNI karena bisa dipandang sebagai titik strategis pihak asing.
2. Kontrol atas logistik & aliran orang
- Bandara memberi kemampuan memindahkan cepat personel, komponen, dan bahan. Jika operator asing mengendalikan akses dan data, negara kehilangan kendali atas aliran logistik strategis.
3. Spionase & keamanan komunikasi
- Peralatan komunikasi dan sistem navigasi yang dikelola asing bisa dibuka celah intelijen (mis. monitoring, intercept), apalagi bila tidak ada pengawasan keamanan siber dan fisik yang memadai.
4. Leverage politik melalui infrastruktur
- Dalam konteks ketegangan geopolitik, pihak yang menguasai infrastruktur strategis dapat menggunakan leverage (mis. menghentikan layanan, menahan suku cadang, mempengaruhi operasi pabrik) untuk mempengaruhi kebijakan negara tuan rumah.
5. Ketergantungan teknis & ekonomi
- Penggantian mitra atau sumber peralatan menjadi sulit jika seluruh sistem sudah terpaku pada teknologi/layanan satu negara — memberi kekuatan tawar pihak asing.
6. Reputasi & litigasi
- Sengketa kontraktual yang melibatkan investor asing besar dapat berujung pada klaim internasional, mempengaruhi hubungan diplomatik.
4) Apa alasan sebenarnya pemerintah memperketat bandara IMIP? (ringkas, faktual, dan praktis)
Berdasarkan praktik pengawasan Kemenhub + intervensi kementerian terkait, alasan memperketat biasanya kombinasi dari:
A. Kepatuhan keselamatan penerbangan
- Penggunaan intensif (jumlah penerbangan charter, frekuensi) melebihi kapasitas desain bandara khusus → potensi risiko keselamatan.
- Kekurangan fasilitas navigasi/lampu runway/ATC yang memenuhi standar ICAO / PM 40/2021.
B. Fungsi bandara melebar melebihi izin
- Bandara khusus digunakan seolah bandara umum (melayani arus besar pekerja, kargo komersial) → perlu perubahan status atau pembatasan operasi sampai persyaratan dipenuhi.
C. Keamanan nasional & intelijen
- Dominasi investor asing + banyak TKA → potensi isu keamanan strategis (mobilitas personel asing, akses ke infrastruktur kritis).
D. Kewajiban lingkungan & tata ruang
- Ada rencana perpanjangan runway/peningkatan frekuensi yang belum dilengkapi AMDAL / rekomendasi tata ruang → pembekuan sampai dokumen selesai.
E. Tekanan publik & politik
- Keluhan warga, LSM, DPRD/DPR tentang keselamatan, kecelakaan, dan dampak sosial mendorong pemerintah bertindak agar terlihat responsif.
F. Koordinasi antar-institusi belum memadai
- Kemenhub, Kemenhan, BNPB, K/L lain, dan otoritas daerah perlu sinkron — bila koordinasi lemah → keputusan konservatif (suspend) sampai auditing selesai.
Beberapa inti pelanggaran utama yang biasanya menjadi dasar pemerintah membekukan/mengetatkan operasi Bandara IMIP dan kawasan IMIP.
Ini berdasarkan pola audit Kemenhub, KLHK, Kemenaker, dan laporan publik yang konsisten, bukan tuduhan liar.
⚠️ PELANGGARAN INTI IMIP (RINGKAS, LANGSUNG KE POKOK)
1️⃣ Bandara IMIP beroperasi melebihi izin bandara khusus
✔ Bentuk pelanggaran:
- Bandara khusus (hanya untuk kegiatan internal industri) tetapi dalam praktik:
- Melayani ratusan penerbangan charter reguler.
- Mengangkut ribuan pekerja (termasuk rute penuh, mirip penerbangan komersial).
- Menjadi de facto bandara umum tanpa status hukum.
✔ Konsekuensi regulasi:
- Melampaui izin → dasar kuat pembekuan operasi sesuai PM 40/2021.
- Setiap penerbangan “quasi komersial” dianggap misuse of authorization.
2️⃣ Keselamatan & kelengkapan teknis bandara tidak memenuhi standar ICAO/PM 40/2021
✔ Kekurangan yang sering ditemukan pada bandara privat dalam audit IMIP:
- AOM (Aerodrome Operating Manual) tidak lengkap/ tidak disahkan.
- Fasilitas runway & navigasi tidak memenuhi standar (lampu, PAPI, marking).
- Fire & Rescue (RFFS) tidak sesuai level kebutuhan traffic.
- Kurangnya prosedur NOTAM dan koordinasi AirNav.
✔ Intinya: Bandara beroperasi dengan frekuensi tinggi tetapi fasilitas keselamatannya belum standar, sehingga dianggap berbahaya.
3️⃣ Penggunaan TKA besar tanpa roadmap pengalihan ke tenaga lokal
✔ Bentuk pelanggaran/ketidakpatuhan:
- Jumlah TKA China di smelter, HPAL, dan konstruksi melebihi proporsi awal perjanjian investasi.
- Kewajiban transfer of knowledge dan pengurangan bertahap tidak dipenuhi.
- Perusahaan-perusahaan subkontraktor Tiongkok kerap memakai TKA untuk pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan tenaga lokal.
✔ Implikasi regulasi:
- Termasuk pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan Permenaker tentang penggunaan TKA.
- Menjadi dasar inspeksi dan pembatasan izin.
4️⃣ Pelanggaran lingkungan (AMDAL & pembuangan limbah)
Ini salah satu yang paling berat dan sering diangkat KLHK.
✔ Bentuk pelanggaran yang berulang ditemukan:
- Pembuangan limbah slag/limbah cair ke area terbuka tanpa pengelolaan standar.
- Polusi udara ekstrem (emisi smelter) tanpa kontrol memadai.
- Pembangunan fasilitas baru sebelum AMDAL revisi disahkan.
- Reklamasi & perubahan lahan tanpa izin lingkungan.
✔ Dampak regulasi:
- Denda, teguran, dan rekomendasi pembekuan operasi bagian tertentu kawasan.
5️⃣ Pelanggaran tata-ruang dan pengembangan fasilitas tanpa izin lengkap
Termasuk:
- Ekspansi smelter, gudang, jetty/pelabuhan internal, PLTU baru, dan perluasan bandara tanpa persetujuan semua izin prinsip.
- Pelanggaran garis sempadan pantai dan sungai.
Ini menjadi alasan pemerintah memperketat:
"Tidak boleh ada fasilitas infrastruktur strategis yang dibangun dulu, izin menyusul."
6️⃣ Standar keselamatan kerja rendah (angka kecelakaan tinggi)
Fakta pola:
- Angka kecelakaan fatal di IMIP termasuk tertinggi di industri peleburan Indonesia.
- Banyak pekerja (lokal maupun asing) tidak diberi pelatihan K3 memadai.
- Investigasi Kemenaker menemukan multi-layer subcontracting menyebabkan tanggung jawab keselamatan kabur.
Implikasi:
- Pelanggaran Permenaker No. 5/2018 tentang K3.
- Menjadi alasan inspeksi besar-besaran dan sanksi administratif.
7️⃣ Pelanggaran prosedur keamanan bandara (security lapse)
✔ Termasuk:
- Mobilitas pekerja asing dalam jumlah besar tanpa SOP pemeriksaan standar bandara (Aviation Security).
- Kendaraan dan barang masuk-keluar apron tanpa screening penuh.
- Data flight/manifest tidak seketat bandara sipil.
Kemenhub dan Kemenhan memandang ini risiko keamanan nasional.
📌 Ringkasan Inti Paling Penting
IMIP melanggar empat hal besar:
- Fungsi bandara khusus disalahgunakan → beroperasi seperti bandara umum tanpa izin.
- Keselamatan bandara & fasilitas teknis tidak memenuhi standar.
- Pelanggaran lingkungan & izin ekspansi terjadi berulang.
- Penggunaan TKA tidak sesuai roadmap dan transfer skill tidak dijalankan.
→ Inilah gabungan alasan yang logis mengarah pada pembekuan bandara IMIP, pengawasan ketat, dan kemungkinan penataan ulang total kawasan.
Berdasarkan regulasi resmi tentang:
- Peraturan Menteri apa saja yang menjadi dasar IZIN bandara IMIP saat awal beroperasi
- Peraturan/ dasar hukum apa saja yang dapat mencabut / membekukan izin bandara, baik bandara umum maupun bandara khusus (industri).
1️⃣ DASAR HUKUM IZIN OPERASI BANDARA IMIP (BANDARA KHUSUS)
Bandara IMIP bukan bandara umum, tetapi Bandara Khusus / Aerodrome Khusus Industri.
Dasar hukum yang digunakan pemerintah ketika memberi izin operasinya adalah:
A. Permen Perhubungan yang Mengatur Pendirian & Operasi Bandara Khusus
(Inilah aturan yang menjadi dasar IMIP bisa mengajukan dan mendapatkan izin.)
1. Permenhub No. 40 Tahun 2021
Tentang: Penyelenggaraan Bandar Udara
→ Inilah regulasi utama yang berlaku saat bandara IMIP beroperasi.
Mengatur:
- klasifikasi bandara (umum & khusus)
- syarat pendirian bandara khusus
- izin operasi (SBU – Sertifikat Bandar Udara)
- persyaratan keselamatan, navigasi, RFFS
- kewenangan Kemenhub melakukan audit, pembekuan, atau pencabutan izin.
Status: Ini adalah dasar hukum TERBARU dan paling relevan.
2. Permenhub No. 20 Tahun 2014
Tentang: Tata Cara dan Prosedur Pendirian Bandar Udara
(Inilah dasar hukum saat banyak bandara khusus pertama kali diajukan.)
Mengatur:
- izin prinsip pendirian bandara
- persyaratan administratif & teknis
- koordinasi dengan Kemenhan, AirNav, pemerintah daerah.
(banyak bandara khusus industri, termasuk IMIP, awalnya memakai aturan ini sebelum diganti PM 40/2021.)
3. Permenhub No. 69 Tahun 2013
Tentang: Sertifikasi Operasi Bandar Udara
→ Mengatur AOM (Aerodrome Operating Manual), sertifikasi keselamatan, audit regulator.
Beberapa klausulnya tetap berlaku sebagai rujukan teknis sebelum digabung dalam PM 40/2021.
4. Kepmenhub / Direktorat Bandar Udara
Setiap bandara khusus harus memiliki:
- Izin Pembangunan Bandara Khusus
- Izin Pengoperasian Sementara (Ops Temporary)
- Sertifikat Bandar Udara (SBU)
Dokumen ini dikeluarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, bukan melalui Permen baru.
Jadi: izin operasional IMIP dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Dirjen Hubud, berlandaskan PM 40/2021 dan aturan sebelumnya.
2️⃣ DASAR HUKUM PEMBEKUAN / PENCABUTAN IZIN BANDARA
Baik bandara umum maupun bandara khusus bisa dicabut izinnya berdasarkan regulasi berikut:
A. Permenhub No. 40 Tahun 2021 — Pasal Sanksi
Inilah dasar HUKUM TERKUAT untuk mencabut/bekukan bandara IMIP.
Pasal 235–238:
Dirjen Perhubungan Udara berwenang:
- Memberi teguran tertulis
- Membekukan izin operasi bandara
- MENCABUT izin operasi bandara
Jika terjadi:
- pelanggaran keselamatan
- pelanggaran keamanan
- penggunaan bandara tidak sesuai peruntukan
- fasilitas tidak memenuhi standar
- bandara khusus dipakai melayani publik/komersial tanpa izin
⚠️ Intinya:
Pelanggaran IMIP “bandara khusus dipakai seperti bandara umum” langsung memenuhi alasan pembekuan.
B. Permenhub No. 20 Tahun 2014
→ Mengatur bahwa pelanggaran izin pembangunan dan penggunaan dapat membuat izin dicabut.
C. UU Penerbangan No. 1 Tahun 2009
Dasar hukum tertinggi.
Pasal-pasal terkait pencabutan izin:
- Pasal 208 → pemerintah berwenang menghentikan operasi bandara.
- Pasal 276–277 → sanksi administratif, pembekuan, pencabutan sertifikat.
D. Keputusan Dirjen Hubud
Pencabutan/pembekuan dilakukan melalui:
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
→ Dokumen yang secara resmi membekukan bandara IMIP adalah keputusan di tingkat Dirjen, bukan Permen.
3️⃣ BANDINGANNYA: BANDARA UMUM VS BANDARA KHUSUS
| Jenis Bandara | Aturan Izin Operasi | Aturan Pencabutan |
|---|
| Bandara Umum (Komersial) | PM 40/2021 + Sertifikasi ICAO | PM 40/2021 + UU Penerbangan |
| Bandara Khusus (Industri) | PM 40/2021 + izin Dirjen Hubud | PM 40/2021 + Keputusan Dirjen |
Catatan penting:
Bandara IMIP tidak pernah menjadi bandara umum → jadi pencabutannya berada pada ranah bandara khusus.
4️⃣ Ringkasan
- IZIN IMIP menggunakan dasar hukum:
PM 40/2021, PM 20/2014, dan keputusan Dirjen Hubud. - PENCABUTAN IZIN didasarkan pada:
PM 40/2021 pasal 235–238, UU 1/2009, dan keputusan Dirjen Hubud. - Bandara IMIP dibekukan karena:
- fungsi bandara khusus digunakan seperti bandara umum
- fasilitas keselamatan tidak standar
- pelanggaran ruang & izin lingkungan
- data operasional tidak transparan
- risiko keamanan nasional
⭐ ISU-ISU BESAR PT IMIP (2013–2025)
Fokus: Lingkungan • Keselamatan Kerja • Perizinan • Sosial • Ketertiban
🟦 1. ISU LINGKUNGAN (PALING BANYAK DISOROT)
(a) Pencemaran Udara
- Debu smelter, emisi sulfur, dan asap karbon dari pabrik nikel.
- Keluhan: gangguan pernapasan, polusi parah di Bahodopi.
- Di beberapa laporan investigasi, asap pabrik sering melebihi ambang baku mutu.
(b) Pencemaran Laut Teluk Tolo
- Air laut berubah keruh & kemerahan akibat pembuangan limbah ore + tailing.
- Kerusakan terumbu karang, turunnya tangkapan ikan.
(c) Pembuangan limbah B3
- Sorotan publik soal fly ash & bottom ash batubara yang tidak tertata baik.
- Ada temuan tumpukan FABA dan pengelolaan limbah yang tidak standar.
(d) Deforestasi besar-besaran
- Pembukaan hutan untuk smelter, PLTU batubara, dan perluasan kawasan industri.
- Tekanan pada satwa & ekosistem Morowali.
🟦 2. ISU KECELAKAAN KERJA & KESELAMATAN (K3)
(a) Kecelakaan kerja fatal (berulang)
Per tahun terdapat kasus:
- ledakan tungku smelter
- kecelakaan listrik
- pekerja jatuh dari ketinggian
- paparan gas beracun
Beberapa kasus menyebabkan kematian, termasuk pekerja Indonesia dan Tiongkok.
(b) Minimnya standar K3
- APD tidak memadai
- Shift kerja ekstrem (12 jam terus-menerus)
- Banyak pekerja mengatakan pelatihan keselamatan minim
🟦 3. ISU PERIZINAN (SANGAT KRUSIAL)
Termasuk bagian bandara IMIP seperti yang Anda minta sebelumnya.
(a) Perizinan Smelter & Industri
- Perluasan kapasitas smelter sering berjalan dulu sebelum perizinan lengkap.
- Pengawasan AMDAL sering dipertanyakan oleh LSM lingkungan.
(b) Bandara IMIP (Bandara Khusus)
Masalah-masalah utama:
- Operasi bandara dimulai sebelum pemenuhan seluruh persyaratan PM 69/2013 → kemudian diperbarui oleh PM 40/2021.
- Penggunaan pesawat komersial (Lion/others) pada bandara khusus industri, padahal aturan seharusnya melarang penerbangan umum.
- Isu penyalahgunaan izin bandara khusus sebagai "bandara komersial terselubung".
- Pada 2024–2025 ada pembatasan dan penertiban oleh Kemenhub karena potensi pelanggaran izin.
(c) PLTU Batubara IMIP
- Pembangunan PLTU beberapa kali dikritik terkait izin lingkungan dan tata ruang.
🟦 4. ISU SOSIAL & TENAGA KERJA
(a) Perlakuan terhadap pekerja lokal
- Gaji rendah dibanding beban kerja.
- Jam kerja panjang.
- Barak pekerja tidak layak.
- Akses kesehatan & keselamatan buruk.
(b) Tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok
- Pengawasan izin kerja sering dipertanyakan.
- Ketimpangan perlakuan antara TKA vs pekerja lokal.
- Tekanan sosial di Morowali.
🟦 5. ISU KRIMINAL & KETERTIBAN
(a) Aksi kekerasan & kerusuhan
Berulang:
- Perkelahian pekerja (lokal vs TKA)
- Bentrokan antar pekerja antar departemen
- Kerusuhan besar 2023 yang menyebabkan korban jiwa
(b) Maraknya peredaran narkotika & kriminalitas
- Banyak penangkapan di area IMIP, karena kawasan sangat padat.
- Limbah sosial meningkat (perjudian, prostitusi, dll).
🟦 6. ISU INFRASTRUKTUR & DAMPAK REGIONAL
(a) Kemacetan ekstrem & kerusakan jalan
- Ribuan truk ore lalu-lalang 24 jam.
- Kerusakan jalan parah dan kecelakaan.
(b) Krisis air bersih di Bahodopi
- Industri menyedot sumber air dalam jumlah besar.
- Warga kesulitan air bersih.
(c) Ledakan penduduk tak terkendali
- Laju urbanisasi mendadak → kriminalitas meningkat.
🟦 7. ISU TRANSPARANSI & TATA KELOLA
- Banyak laporan investigasi menyebut minimnya keterbukaan data terkait emisi, limbah, izin, dan kecelakaan.
- Tuduhan “proteksi” dari pejabat tertentu sehingga pengawasan pemerintah lemah.
🟥 RINGKASAN PADAT
Isu terbesar PT IMIP 2013–2025 adalah:
- Pencemaran lingkungan masif (udara, laut, limbah B3)
- Kecelakaan kerja berulang & kematian pekerja
- Pelanggaran perizinan (industri, lingkungan, bandara khusus)
- Eksploitasi tenaga kerja & konflik sosial
- Kerusakan ekologis Morowali & kemacetan ekstrem
- Kerusuhan pekerja dan kriminalitas
- Minim transparansi & pengawasan lemah
REKAM JEJAK KEJAHATAN JOKOWI
IZIN BANDARA YANG DILANGGAR https://youtube.com/shorts/9yGc23Cuc5c?si=9C1heLTEdmnPjjWG
IZIN PASIR KWARSA YANG DILANGGAR
https://youtube.com/shorts/X6fWWRW6Lh8?si=nKAT4qLhGwVbtNf5
SULAWESI TENGAH HANCUR !
https://youtube.com/shorts/j6a4mEJgAes?si=r4NWyEYWhbGrgKAb
BERANTAS PERTAMBANGAN PT IMIP
https://youtube.com/shorts/lzkr-C5tuLo?si=gzXU5otZIKILkX7E
JOKOWI MAU MEMUNGKIRI TAPI...
https://youtube.com/shorts/Pp_v2KM6vHo?si=hfWeVyKQlkprhpr4
INDONESIA HANCUR DIPIMPIN ORANG BERKEPENTINGAN
https://youtube.com/shorts/3ifZf_Kf7LI?si=2y4QpfB4pzkVvZvV
JOKOWI TAK BERKAPASITAS SEBAGAI SARJANA
https://youtube.com/shorts/UY49MbGWCqc?si=5tXx7qp3894Ahjph
HUTANG NEGARA HUTANGNYA JOKOWI TERLALU BANYAK
https://youtube.com/shorts/8TBkLx92QR0?si=lcriEZVOv5I0Uv6C
IJAZAH JOKOWI PALSU
https://youtube.com/shorts/qmDAU6-JFb0?si=-JrphjjAnHhiVxI8
JOKOWI HABIS NGASIH DITARIK LAGI https://youtube.com/shorts/7gJcElChb9E?si=8WZ-KN2SSu9W08tt
UPAH BUZZER JOKOWI
https://youtube.com/shorts/8zt7aQavlzw?si=JuUwqATDdt6oLXZm
JOKOWI SANGAT MUDAH BERDUSTA
https://youtube.com/shorts/l0apOxqzAWE?si=CeL8CDBzP4nDN5Ld
KORUPSI ERA JOKOWI
https://youtube.com/shorts/1R4_6wmVhn4?si=w-GQmik4rkJYXRe6
POLITIK KOTOR JOKOWI
https://youtube.com/shorts/AzT95YKvW9g?si=YepTDKiQPQecISTb
WAKAH BUMI INDONESIA YANG HANCUR
https://youtube.com/shorts/NiTlCNfLqio?si=PEjsXnTbQdPCLhsc
KAPAL PENCURI NIKEL
https://youtube.com/shorts/VhlaHhQMadY?si=u7GLH07mZ6G8QAq9
JOKOWI LUHUT DAN KRONI HARUS TANGGUNG JAWAB
https://youtube.com/shorts/HKnU2lztr-Y?si=ZLQVuZQkV90Uz8tn
https://youtube.com/shorts/NtOA47EfXjQ?si=VLIolaaaMDTRlqAQ
PEREBUTAN BANDARA IMIP MOROWALI
https://youtube.com/shorts/95e_PuMs86g?si=3cQ_REWkFELwhxTZ
RAKYAT DISIA-SIAKAN SUMBERDAYA ALAM DICURI ASING
https://youtube.com/shorts/5EUAP4kINp0?si=bDJyOmeyTwdM5uhC
DICORET OLEH PRABOWO ‼️
https://youtube.com/shorts/62ierr_jnPk?si=JuY5h7IXJDpWC0M0
PROYEK MANGKRAK ULAH JOKOWI
https://youtube.com/shorts/CU4Kk9BFEqk?si=KeilpYRhFikt65h8
BAGAIMANA KALAU BEGINI?
https://youtube.com/shorts/ZUAUXpebUes?si=yYK2725BYtoC-8Lu
****
***
**
****
***
.jpeg)
.jpeg)
