Naskah lengkap audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama Pimpinan DPR RI
.jpeg)
Berikut adalah naskah lengkap audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama Pimpinan DPR RI dari awal hingga akhir video yang telah digabungkan, disempurnakan kaidah bahasanya, serta diselaraskan ejaan bahasa daerahnya agar menjadi satu naskah dialog yang utuh dan hidup:
[Dani]: Baik, Pak. Tadi sudah kita lihat langsung di rapat, Pak. Telah disepakati bahwasanya akan diselesaikan RUU Perampasan Aset di tanggal 15 Desember 2026. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apa langkah ketika itu tidak terjadi, Pak? Apakah kami boleh bergerak kembali untuk menguasai DPR ini, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya. Tapi biar dari Mas Boto juga menyampaikan hal ini secara langsung terhadap Bapak Dewan yang terhormat. Harapannya adalah kami masyarakat biasa menginginkan tidak ada korupsi di negara Indonesia. Dan saya apresiasi bahwasanya hari ini sudah kita dengarkan rapat paripurna sendiri, 15 Desember 2026, sehingga diharapkan untuk bisa terealisasi. Adapun nanti penyampaian dari kawan-kawan, dari Mas Boto akan saya langsung sampaikan. Saya minta Mas Boto untuk menyampaikan hal tersebut, apa yang diharapkan. Tentunya kami inginkan yang terbaik, Pak. Dan hal-hal yang paling besar adalah kami memikirkan ada surat pernyataan dari rapat kali ini, audiensi kali ini, tentang kesepakatan bahwasanya Pak Dasco secara instansi, institusi DPR RI menyatakan bahwasanya jika seluruh wakil ketua DPR RI dan Ketua DPR ketika tidak bisa mencapai pada tanggal dan program tersebut, saya berharap Bapak semua bisa mengundurkan diri dari DPR. Rakyat butuh DPR yang bagus!
[Warga]: Sepakat! Sepakat!
[Dani]: Maka dari itu, Pak. Jadi kami menginginkan bahwasanya ada kejelasan berdasarkan rapat paripurna kawan-kawan tadi. 15 Desember 2026 adalah batas akhir untuk pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun demikian kawan-kawan, ketika hal tersebut tidak tersampaikan dan tidak terealisasikan, maka kami meminta hari ini adalah surat pernyataan resmi dari DPR RI yang menyatakan bahwasanya jikalau tidak tercapai, tidak teraplikasi, dan tidak disahkan, menginginkan adanya kejelasan. Surat pernyataan atau kesepakatan bahwasanya seluruh Wakil Ketua DPR RI dan Ketua DPR siap untuk mengundurkan diri. Demikian dari saya. Mas Boto, silakan.
[Botok]: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikumblock warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dasco, Pak Cucu, dan Pak Mustofa. Tadi saya sempat ikut hadir ya Pak dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU Perampasan Aset koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember. Jadi kami berharap hari ini, kami meminta seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dani. Kita meminta berita acara audiensi AMPB (Aliansi Masyarakat Pati Bersatu) dan DPR terkait pengesahan RUU Perampasan Aset koruptor itu digedok Desember. Kita minta tanggalnya jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasco nggih, beliau siap mengundurkan diri, Pak Mustofa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terealisasi, gitu. Saya harap yang saya sampaikan cukup itu, Pak. Dan saya sama teman-teman tidak ingin bertele-tele karena kasihan teman-teman yang di luar panas-panasan, Pak, gitu. Selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
[Warga]: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
[Perwakilan Warga]: Maaf Pak, kami sudah 2 hari 2 malam kami belum istirahat. Saya minta bicara sambil berdiri ya Pak ya. Saya belum mandi juga Pak, 2 hari saya di posko. Oke, ini di depan itu ada rakyat Indonesia, Pak. Di depan sana itu bukan aktivis Pak, rakyat murni Pak yang pengin bersuara! Tolong entah nanti melalui perwakilan, tolong temui, coba ya. Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh Pak dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali. Tolong. Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir, dan saya nyatakan saya kecewa! Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir? Ini namanya menyepelekan negara! Untuk selanjutnya, saya minta untuk semua sidang, semua anggota itu hadir. Jadi memikirkan negara kok enggak hadir? Ya selanjutnya, bahwa di depan itu ada rakyat Indonesia berbagai wilayah. Ada Bapak-bapak, ada Ibu-ibu, ada Mbah-mbah, ada kakek-kakek, Pak. Itu bukan aktivis, dan kami mohon mereka ya itu ditemui dan dihormati layaknya mereka itu memang rakyat Indonesia. Dan kami memohon karena mereka itu pengin menemui dari wakilnya, yaitu DPR. Saya mohon tolong ayomi mereka, lindungi mereka, dan layani mereka. Jangan sampai mereka disakiti, dan jangan sampai mereka dikriminalisasi dan diintimidasi. Ini yang mereka takutkan adalah itu. Dan mohon mereka nanti dijaga keselamatannya lewat Pak Dasco, supaya bisa memberitahukan kepada aparat kepolisian ya Pak ya, jangan kasar terhadap rakyat ya. Nanti aparat dimohon seperti itu. Tetapi apa pun kami sih enggak masalah, kalau memang ada aparat yang mau kasar sama rakyat, ya kami balik juga, rakyat akan kasar kepada mereka aja. Kemudian selanjutnya, bahwa korupsi ini memang sebagai biang hancurnya negara ini, biang kesengsaraan rakyat, Pak. Kami dari desa yang sangat jadi korban, yang sangat merasa. Mungkin Bapak kalau ada korupsi itu ya biarkan saja, Bapak masih punya gaji, punya fasilitas, punya tunjangan, bisa makan enak. Biar ada korupsi di Indonesia, Bapak masih kaya. Tapi kami Pak, ada korupsi kemudian efeknya keuangan negara berkurang, terus ada kebijakan penerapan pajak untuk rakyat. Nah, itu efek korupsi itu yang sangat terpengaruh itu rakyat kecil, Pak. Mek kados jenengan-jenengan itu tak pengaruh, yakin saya (Kalau seperti Anda sekalian itu tidak berpengaruh, yakin saya)! Oleh karena itu, kami sebagai rakyat kecil ini menyatakan menggugat kepada wakil kami, itu Dewan Perwakilan Rakyat. Tanggung jawabnya terhadap kami apa? Karena jenengan itu kami amanahi untuk mewakili kami, itu harusnya memberikan satu kesejahteraan kepada kami, yang kedua perlindungan hidup kepada kami, yang ketiga adalah kelangsungan hidup kepada kami dan anak-anak keturunan kami. Itu tanggung jawab jenengan sebagai wakil kami untuk itu! Tetapi kalau jenengan yang sudah kami amanahi, kami percaya ini, tidak bisa memberikan kemakmuran kepada kami, tidak bisa mengayomi kami, tidak memberikan apa namanya jaminan kelangsungan hidup kami dan anak-anak kami, mendingan jenengan itu undur diri saja! Kami tidak ikhlas uang dari pajak kami dibuat untuk membayar jenengan-jenengan yang justru bukan meningkatkan apa namanya kesejahteraan kepada kami, tapi justru malah memberikan kesengsaraan kepada kami. Akan kami cabut mandat itu Pak, meskipun dari prosedur gak bisa, tapi wallahi Pak, kami akan wiridkan, kami zikir sehingga nanti Allah yang akan mencabut lewat doa-doa kami dan lewat kesengsaraan yang kami alami. Kami tidak mau melawan negara, kami hanya lewat doa saja. Tolong mulai detik ini, kami minta wakil rakyat itu benar-benar berpikir untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang paling penting, tolong dilihat untuk rakyat yang rentan. Rakyat rentan itu, besok kita dapat apa, tidak tahu. Itu namanya rentan. Nek jenengan besok nyor wis cetho karuane (Kalau Anda besok sore sudah jelas nasibnya). Tahu gak bahasa cetho karuane orang mangkat (berangkat) itu? Jenengan gajian, dapat tunjangan, dapat. Kalau kami, ora mangkat, tidak berangkat kerja, ya tidak dapat apa-apa. Itu namanya apa? Rakyat yang rentan! Dan yang paling utama adalah, tolong kalau ada kebijakan yang itu ada hubungannya dengan membebani rakyat, tolong tolak mentah-mentah, Pak! Jangan langsung ditandatangani. Karena apa? Jenengan harus berpikir bahwa jenengan itu masuk di dalam situasi sebagai rakyat. Ada pajak opsen, pajak opsen PKB, opsen BBNKB, pajak UMKM, pajak PKL, pajak PBB, pajak BBNKB biar balik nama. Kalau jenengan absen pajak, ya enggak peduli, wong jenengan tidak pernah terbebani untuk pajak karena mobilnya dari negara ya. Makanya dari itu, kami minta mulai detik ini, saya pengin wakil rakyat kami yang kami amanahi dan menerima dari sedikit apa keringat kami, menikmati gaji dari peluh kami, kami akan monitor. Dan kami minta untuk kami diayomi, dilayani, disejahterakan, dan dijamin kelangsungan hidupnya. Dan kembali lagi, besok tanggal berapa tadi di Sidang Paripurna dewan-dewannya? Desember tanggal 15 Desember. Lewat forum ini saya beritahukan, 15 Desember kami akan melakukan aksi seperti hari ini. Kami menunggu, ya sepakat ya?
[Warga]: Sepakat!
[Perwakilan Warga]: Kita bikin posko satu minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami, kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kalau ada kurang sukanya mohon dimaklumi. Kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini, kami rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih, begitu Pak ya. Jadi aksi kembali ya Mas ya, aksi kembali gitu Pak. Masih banyak yang pengin ngomong dari Pati ke Jakarta.
[Bu Sri]: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Bu Sri, ibu rumah tangga dari Pati, Pak. Saya jauh-jauh dari Pati ke sini dengan dua tuntutan ya Pak: satu perampasan aset koruptor, dua hukum mati koruptor! Kenapa sekarang yang dibahas cuma aset koruptor aja Pak yang dirampas? Saya mau bertanya sama teman-teman yang ada di ruangan ini, dampak dari korupsi sama dampak dari narkoba itu lebih jahat mana pada bangsa ini, Pak? Kenapa pengedar narkoba langsung dihukum mati Pak, kok koruptor gak dihukum mati Pak? Maaf kalau bahasa saya campur-campur ya Pak. Terus saya enggak percaya Pak kalau hanya aset koruptor yang disita atau dirampas, enggak percaya aku Pak! Engko disita jare emas palsu koyok Febri iku Pak, emas palsu, duit palsu, ora mungkin Pak (Nanti disita katanya emas palsu seperti Febri itu Pak, emas palsu, uang palsu, tidak mungkin Pak). Meskipun di YouTube Pak, ora percaya aku nek hanya perampasan aset koruptor (tidak percaya saya kalau hanya perampasan aset koruptor). Nek dihukum mati Pak, enggak setuju aku Pak (Kalau tidak dihukum mati Pak, tidak setuju saya Pak). Yang menjadi momok di bangsa ini, sing marahi wong Indonesia ini menderita iku korupsi Pak, harus dihukum mati itu para koruptor-koruptor kalau ingin Indonesia ini sejahtera (yang membuat orang Indonesia menderita itu korupsi Pak, harus dihukum mati itu para koruptor kalau ingin Indonesia ini sejahtera)! Pak, saya mau bertanya sama Bapak-bapak wakil rakyat ini, kalian ini ingin rakyatnya sejahtera apa ora? Kalau ingin, hukum mati Pak koruptornya! Sejahtera. Wong nyolong pitik yang di Bali itu Pak, digebuki itu dia hanya merugikan satu orang. Koruptor iki merugikan bangsa, piye nek digebuki sak bangsa Pak (Orang mencuri ayam yang di Bali itu Pak, digebuki padahal dia hanya merugikan satu orang. Koruptor ini merugikan bangsa, bagaimana kalau digebuki sewilayah bangsa Pak)? Heh, nek ora dihukum mati, koruptor digebuki sak bangsa gelem apa ora Pak (Nah, kalau tidak dihukum mati, koruptor digebuki se-bangsa mau tidak Pak)? Iku wong pitik lho Pak, digebuki wong semono mati ngenggon (Itu maling ayam lho Pak, digebuki orang sebanyak itu mati di tempat). Nek koruptor iki menyengsarakan rakyat, menyengsarakan seluruh bangsa Indonesia kok Pak. Jaluk digebuki bangsa Indonesia apa piye Pak (Kalau koruptor ini menyengsarakan rakyat, menyengsarakan seluruh bangsa Indonesia kok Pak. Minta digebuki bangsa Indonesia atau bagaimana Pak)? Harus ini, pokoknya hukum koruptor iki podo ae harus disahkan Pak, tidak hanya perampasan aset, enggak setuju aku Pak. Karena saya enggak percaya, enggak percaya karo wakilku dewe Pak, saya enggak percaya sama saya sendiri. Maaf Pak kalau saya ada salah-salah kata atau omongan saya campur-campur ya Pak, soalnya saya wong deso, sekolah ora tutup (tidak lulus) Pak. Cuma saya kan merasakan sendiri, saya ini curhat di sini Pak, apa yang saya rasakan Pak. Dan saya minta tolong nanti perwakilan dari wakil rakyat temuilah mereka, mereka itu yang milih-milih jenengan Pak. Klesetan kok pinggir ratan (Tidur-tiduran beralaskan seadanya kok di pinggir jalan). Jenengan di sini enak adem, mereka ape nguyuh (mau buang air kecil) iku loh Pak. Saya itu selama di sini jalan itu ke Masjid Manggala 20 menit Pak satu kali jalan. Saya minta WC portable enggak diapa... enggak dikei Pak. Baru kemarin dikasih sebentar dan gak ada airnya. Memanusiakan manusia Pak! Adoh-adoh petakil lho nak kene njaluk toilet kok ya ora dikei, itu jenengan ora memanusiakan manusia Pak (Jauh-jauh bersusah payah lho ke sini minta toilet kok ya tidak diberi, itu Anda tidak memanusiakan manusia Pak). Saya orang Islam, saya juga butuh salat, mosok aku salat tapi gak... iya nya kalau ada toiletnya, kalau memanusiakan manusia Pak. Iya, saya itu sampai marah loh Pak, kalian enak-enakan apik ora karuan. Saya tadi lho cuci tangan kangelan tak luru opone iki Pak, biasane kok ora ono bingung aku Pak cuci tangan Pak. Lha ngono njaluk WC portable lah lambok keki lah Pak, sengsara Pak. Saya itu kalau salat zuhur melaku masjid Manggala 20 menit, kembalinya 20 menit. Nanti ngasar kembali lagi melaku neh Pak, saya itu loh sampai lecet hanya cuma minta apa toilet portable kok dikei kalau toiletnya diadakan sekarang percuma Pak wong kene sapek muleh, ora bengi lapo. Saya cuma tanya mintanya ke mana karena saya kasihan, saya langsung bilang kalau mau ya enggak tahu mereka kan banyak. Saya dari hari pertama saya bilang minta toilet portable, makanya saya tanya pasti ini ada permintaan atau enggak, paling ya tersampaikan ya Pak. Saya dari awal loh, saya cuma dari awal kan saya pengin kencing sekali ini mau kencing di depan dewan saya Pak, isin Pak kebrangetenan Pak. Tenan, kebangeten tenan Pak, nok kene iki wadah rakyate rakyate teko kok ora dimanusiakan blas, kita keleleran kok ngarep kalian di sini enak-enakan, seake lah Pak kalau rakyat Pak. Kalau kalian mungkin mensejahterakan rakyat, dengarkan ini Pak suara rakyat, aku ora politik aku ora apa-apa Pak aku ora mudeng apa-apa, saya cuma curhat apa yang saya alami Pak. Sekian gitu aja Pak, wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
[Perwakilan Warga Lain]: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman yang berjuang kali ini, yang pertama menyampaikan adanya tuntutan hari ini dilatarbelakangi keresahan teman-teman atau masyarakat. Dan yang kedua, perlu kami sampaikan adanya desakan pengesahan RUU Perampasan Aset itu bukan untuk mendesak pembuatan undang-undang yang amandemennya asal-asalan (amperado), itu yang perlu kami tegaskan. Jadi kami ingin pembuatan ini juga dilaksanakan dengan benar, teliti, bukan asal jadi, dan juga melibatkan masyarakat. Makanya poinnya menurut kami, kelak kami akan kawal RUU Perampasan Aset, kami akan berikan masukan. Itu artinya betul ya teman-teman, kita akan kawal ini sampai tuntas ya?
[Warga]: Sepakat! Sepakat!
[Perwakilan Warga Lain]: Ya, ini yang kedua mengenai hukuman mati. Yang pertama, kalau kita baca Pasal 2 Ayat 2 mengenai "keadaan tertentu" terhadap hukuman mati itu sangat abstrak Pak, jadi sulit untuk eksekutor ya melaksanakan hukuman mati tersebut. Pernah disebutkan dalam keadaan bencana alam dan segala macam. Kami usul diberikan klasifikasi dengan ketentuan ini, dia sudah harus dihukum mati, jangan ditunggu dia harus curi dulu uang bencana alam. Sedangkan ada tindak pidana korupsi yang lain yang mungkin lebih besar anggaran atau hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Jadi menurut kami perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penegasan terhadap peraturan pemerintah untuk eksekusi hukuman mati. Kenapa kami dari kemarin menyuarakan soal hukuman mati? Kami tidak berlawanan dengan prinsip kemanusiaan ya, ini perlu kami tegaskan. Tapi ketika ada satu orang dengan sesukanya, dengan ketidakadaan hati nuraninya terhadap hal-hal yang kemudian dilakukan ini merugikan banyak rakyat... Tadi sudah diceritakan mungkin hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang sekarang terkena bencana di NTT. Mungkin tindak pidana korupsi itu bisa membantu masyarakat Aceh yang sampai hari ini penanganan bencana alamnya belum tuntas. Mungkin hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa mengamankan hutan-hutan kita yang dihancurkan di Kalimantan. Dan sekali lagi, bisa jadi uang-uang yang digunakan sebagai tindak korupsi itu bisa membantu masyarakat yang sampai hari ini susah mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sehingga dengan tegas kami menyatakan, hukuman mati harus dilakukan bagi para koruptor! Setuju teman-teman? Untuk mengawal ketika ada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), kami harap kami diundang. Kami mau pastikan hukuman mati harus diatur dan kemudian undang-undang ini disahkan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
[Sufmi Dasco Ahmad]: Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan aspirasi teman-teman sekalian tadi. Di dalam rapat paripurna, kita sudah sampaikan, disepakati, dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk penandatanganan undang-undang perampasan aset itu akan diketok dipari pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian.
Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah perampasan, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati... Yang judulnya undang-undang narkoba memang ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam sisinya itu kemudian ada penjelasan-penjelasan. Bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini menyampaikan mesti ada beberapa harmonisasi, dan kemudian minta supaya diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman juga. Dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik, nah itu bisa nanti diagendakan. Nanti tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik Bupati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja, supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Ya, makasih. Pak Cucu, Pak Mustofa, Pak Andri, dan kawan-kawan semua yang saya hormati.
[Mustofa]: DPR di paripurna tadi sudah menetapkan ya tengat waktu terkait dengan soal pengesahan RUU Perampasan Aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Sudah tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal! Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama! Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan.
Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR akan rampungkan 15 Desember. Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi, ya kita kawal secara bersama-sama. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Dasco, saya jelas bahwa apa nanti isinya, DPR kan juga membuka ruang buat kawan-kawan semua, teman-teman semua untuk bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi. Siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU di DPR, masukkan semua apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan, itu sudah menjadi komitmen kita bersama. Dan DPR sudah tadi dipari sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang.
[Sufmi Dasco Ahmad]: Kemudian masalah tadi... Setelah ini saya langsung akan berkoordinasi kepada teman-teman dari Pamdal untuk mengenai pengamanan teman-teman sekalian, baik dari ketentuan maupun terus kemudian untuk perwakilan kita nanti. Ketua Badan Aspirasi, Pak Adi, nanti ditemani mengenai perwakilan. Kemudian yang berikut, tadi mungkin ini yang terakhir sudah ada bicara bahwa kami Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak selesai ya kami... Dan sebagai tanda komitmen...
[Bu Sri]: Tulis Pak, tulis! Pernyataan itu ditulis!
[Sufmi Dasco Ahmad]: Sebentar Bu, saya belum selesai ngomong. Saat tadi disampaikan, saya suruh... suruh staf ketik, dan ini sudah jadi, tinggal... Oke kawan-kawan? Oke Pak? Oke, oke.
[Bu Sri]: Oke Pak. Saya salah Pak tentang keselamatan saya. Saya dari Pati ke sini, di Tol Karawang mobil saya dianjlok Pak, eh dihantam Pak. Kapan hari? Hari Minggu, tapi yo Senine Pak kita berangkat dari pagi. Hari Minggu bis ku dihantam sopir Pak, sopir, sopir dihantam Pak! Lah nek sopire nolak ora habis, mati Pak!
[Sufmi Dasco Ahmad]: Di daerah mana? Kalau di usut itu...
[Bu Sri]: Pak, kuwi bener Pak. Saya bobok dibakar wong Pak! Saya kan... saya kan duduk sini kan sampai ya Pak di posko, di tengah itu kan gak ada senderan. Saya senderan Aqua, saya itu mampu apa loh... mampu bau mencium bau kegaiban, tak cari enggak ada. Saya kira geser mata, tak tutupin, walah geser mata jam segini saya billing gitu. Terus teman saya bilang, "Mbak itu enggak geser mata, itu loh kemelok-kemelok (berasap) saya." Saya enggak kerasa Pak kalau saya... kalau kerudung saya ini sudah dibakar orang! Kerudung saya ini dibakar, sama saya kan dulu kasur lantai, kasur lantai saya itu terbakar pos... di posko di depan dewan Pak! Iya, kok ono polisi interogasi opo Pak? Gek ya...
[Sufmi Dasco Ahmad]: Ibu masih... tapi saya pastikan ini kembali pengawalan nanti saya langsung yang akan... lagi Pak Kapolresnya. Masak ditembak di rumah, di mana ada intimidasinya itu sampai tingkat yang seperti ini? Sudah, nanti kalau soal ini kan ada kuasa hukum atau pendamping, nanti koordinasi iya. Supaya kita bisa segera koordinasikan untuk supaya tidak...
[Bu Sri]: Ya Pak, minta nomor kontak.
[Sufmi Dasco Ahmad]: Oh nanti, oke. Jadi ini kita tinggal bisa lihat dulu semua Mas.
[Warga]: Aduh, aduh, gantian dong! Gantian dong! Kalau ini saya minum Pak, kalau ini pernah minum Pak.
Berdasarkan audiensi dan hasil rapat paripurna yang tercantum dalam naskah dialog tersebut, berikut adalah ringkasan poin kesepakatan resmi antara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Pimpinan DPR RI:
1. Tenggat Waktu Pengesahan RUU Perampasan Aset
Batas Akhir Mutlak: Pimpinan DPR RI menetapkan dan menyepakati bahwa batas akhir paling lambat untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang adalah pada 15 Desember 2026.
Berita Acara formal: Kesepakatan tanggal tersebut dituangkan dalam berita acara rapat paripurna sebagai jaminan tertulis bagi masyarakat.
2. Konsekuensi dan Pertanggungjawaban Politik
Pernyataan Siap Mundur: Pimpinan DPR RI yang hadir (Sufmi Dasco Ahmad, Cucu Ahmad Kurnia, dan Mustofa) menyatakan komitmennya dalam bentuk surat pernyataan tertulis untuk siap mengundurkan diri dari jabatan jika RUU Perampasan Aset gagal disahkan pada tanggal yang telah ditentukan (15 Desember 2026).
3. Jaminan Keamanan dan Perlindungan Massa Aksi
Koordinasi Pengamanan: Pimpinan DPR RI berkomitmen langsung untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Pamdal guna menjamin keselamatan warga.
Perlindungan Hukum: DPR memberikan jaminan perlindungan agar warga yang menyuarakan aspirasi tidak mendapatkan tindakan kekerasan, intimidasi, maupun kriminalisasi.
4. Keterlibatan Publik dan Akuntabilitas substansi
Undangan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum): DPR membuka ruang bagi perwakilan warga dan tim pendamping hukum AMPB untuk diundang secara resmi dalam rapat dengar pendapat publik.
Harmonisasi Aturan: Masukan dari warga—termasuk usulan penegasan klasifikasi hukuman mati bagi koruptor agar tidak abstrak—akan ditampung sebagai materi untuk memperkaya substansi undang-undang.
Polemik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Jakarta pada akhir Agustus 2026 mencakup isu penundaan transaksi rekening koordinator, tuntutan pemberantasan korupsi, hingga kesalahpahaman saat kepulangan massa.
Poin Utama Polemik AMPB
Penundaan Transaksi Rekening: Rekening koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, sempat ditunda transaksinya oleh pihak kepolisian menjelang aksi demo 27 Agustus 2026. Polisi menyebut langkah ini sebagai klarifikasi dana donasi aksi senilai Rp80 juta lebih, sementara koalisi sipil menganggapnya sebagai pemaksaan hukum.
Tuntutan Aksi: AMPB menegaskan aksi mereka di Gedung DPR RI fokus menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemiskinan koruptor, serta menyatakan tidak ada agenda melengserkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Isu Kepulangan dan Ojol: Sempat beredar narasi bahwa massa AMPB pulang secara mendadak tanpa berpamitan dan memicu kekecewaan pengemudi ojek online (ojol) yang mengawal. Namun, pihak AMPB dan Supriyono telah memberikan klarifikasi serta menyampaikan terima kasih secara terbuka kepada komunitas ojol dan masyarakat Jabodetabek.
Penarikan Massa: Botok memutuskan menarik mundur massa untuk menghindari potensi benturan atau disusupi oleh pihak tertentu yang ingin memperkeruh situasi di Jakarta.
UNGKAPAN RASA TERIMA KASIH AMPB
Komentar
Posting Komentar